Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP SUPIR ANGKUTAN BARANG KHUSUS YANG TIDAK MEMARKIRKAN KENDARAANNYA DITERMINAL YANG TELAH DISEDIAKAN
Pengarang
APRIZA WANA LESTARI - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
0903101010135
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2013
Bahasa
Indonesia
No Classification
343.094
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
APRIZA WANA LESTARI,
2013
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP SUPIR ANGKUTAN BARANG KHUSUS YANG TIDAK MEMARKIRKAN KENDARANYA DI TERMINAL YANG TELAH DISEDIAKAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii,53),pp.,tabl.,bibl
(Tarmizi S.H., M.Hum)
ABSTRAK
Pasal 162 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa, kendaraan bermotor angkutan barang khusus wajib memarkirkan kendaraannya pada tempat yang telah ditetapkan. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 305 pada Undang-Undang yang sama yakni, dipidana dengan pidana kurungan palimg lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus riburupiah). Namun dalam kenyataanya masih banyak supir angkutan barang khusus yang memarkirkan kendaraanya pada tempat-tempat umum.
Tujuan penulisan untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 162 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, usaha yang ditempuh oleh penegak hokum dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan hambatan dalam melakukan pencegahan tersebut.
Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data skunder dengan cara mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dan dengan cara mewawancarai responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, diketahui hakim menjatuhkan pidana denda kepada para pelaku pelanggaran. Menurut pandangan hakim pidana denda lebih mudah di jalankan dan dapat memberikan efek jera. Sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim lebih rendah jika dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 305 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan. Usaha yang di tempuh oleh penegak hukum dalam mencejah terjadinya pelanggaran yaitu dengan mengadakan penyuluhan, sosialisasi, penegakan hukum, dan penyitaan dokumen perjalana. Hambatan dalam melakukan pencegahan pelanggaran tersebut ialah kurangnya kesadaran hukum baik supir angkutan barang khusus maupun oknum aparat hukum itu sendiri.
Disarankan kepada hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh agar dapat menjatuhkan sanksi yang berat kepada supir angkuta barang khusus yang melanggar Pasal 162 ayat (1) huruf c, dan kepada dinas terkait agar dapat melakuka penyuluhan tentang pentingnya kesadaran hukum lebih intensif lagi baik kepada supir angkutan barang khusus maupun aparatur penegak hukum itu sendiri.
Tidak Tersedia Deskripsi
PERANCANGAN TERMINAL TIPE B KOTA BANDA ACEH (ALFIA RAHMAD SAPUTRA, 2020)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SUPIR TRUK ANGKUTAN BARANG YANG MELINTAS DI JALAN DALAM KOTA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDA ACEH) (NURHADISAH, 2016)
ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA TRANSPORTASI PUBLIK TRANS KOETARADJA TERHADAP LABI-LABI (STUDI KASUS : TERMINAL KEUDAH - DARUSSALAM) (Muhajir, 2017)
PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN KETENTUAN LARANGAN BONGKAR MUAT ANGKUTAN BARANG DI DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH (Nabila Syafirah, 2024)
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEMUDI MOBIL ANGKUTAN BARANG YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN UJI BERKALA DAN TANDA LULUS UJI BERKALA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH) (M.alif Maulana, 2018)