Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG BEROPERASI TANPA IZIN
Pengarang
Nur Hidayati - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1303101010021
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala., 2017
Bahasa
Indonesia
No Classification
342.06
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
NUR HIDAYATI,
2017 PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG BEROPERASI TANPA IZIN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 50) pp., bibl., tabl.,
(Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum.)
Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa pendirian perguruan tinggi swasta wajib memperoleh izin menteri. Dengan demikian maka setiap penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak memperoleh izin menteri dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Realitas di lapangan ditemukan satu perguruan tinggi swasta yang beroperasi tanpa izin yaitu STIKes Citra Bangsa Sigli sehingga menarik perhatian penulis untuk mengetahui tentang (1) proses pelaksanaan pemberian izin perguruan tinggi swasta; (2) faktor yang menyebabkan sanksi administrasi tidak terlaksana; dan (3) upaya penanggulangan dalam penerapan sanksi administrasi.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian izin terhadap perguruan tinggi swasta menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, menjelaskan faktor penyebab sanksi administrasi tidak terlaksana, dan menjelaskan upaya penanggulangan penerapan sanksi administrasi.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris yakni dengan studi dokumen dan studi lapangan. Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis atau data sekunder, sedangkan studi lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemberian izin perguruan tinggi swasta sebagaimana ditentukan oleh Kemenristekdikti tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh penyelenggara pendidikan STIKes Citra Bangsa Sigli. Faktor tidak terlaksananya sanksi administrasi dikarenakan oleh tidak adanya laporan dari masyarakat yang mengetahui. Dan upaya penanggulangannya adalah berupa upaya paksa untuk menon-aktifkan kegiatan akademik dan disegel oleh Kopertis berdasarkan perintah Kemenristekdikti.
Disarankan kepada Kopertis bahwasannya untuk dapat mengeluarkan produk aturan hukum yang tegas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, namun juga harus mengharmonisasikan dengan produk aturan hukum nasional yang mana tidak merugikan pendiri yayasan.
Tidak Tersedia Deskripsi
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENTERI DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN TINGGI (SUATU PENELITIAN DI KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA BANDA ACEH) (Zulfikar, 2017)
PENGARUH PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP KEPUASAN KERJA DOSEN SERTA DAMPAKNYA PADA KINERJA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI BANDA ACEH (Muhammad, 2015)
FAKTOR DETERMINAN TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN KINERJA DOSEN (SURVEI PADA DOSEN TETAP PERGURUAN TINGGI SWASTA LLDIKTI XIII ACEH) (Hilmi, 2022)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERNIAGAAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE) (Farhan syahreza, 2023)
STATUS HUKUM YAYASAN PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG BELUM MENYESUAIKAN ANGGARAN DASAR BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG YAYASAN DI ACEH (M. Fuad, 2024)