Electronic Theses and Dissertation

ANGGITA
SELVIAROZA,
2017
ABSTRAK

PELAKSANAAN PENGAWASAN DOKUMEN
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PT
KARYA TANAH SUBUR OLEH INSTANSI
PENGAWAS DI KABUPATEN ACEH BARAT
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,57),pp.,bibl.,app.,tabl.
(Dr.YANIS RINALDI, S.H., M.Hum.)
Pada Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan
Perlindungan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan
terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Namun dalam prakteknya, pelaksanaan
pengawasan Dokumen Amdal PT Karya Tanah Subur (PT. KTS) oleh Instansi
Pengawas di Kabupaten Aceh Barat belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal
itu dapat dilihat dari banyaknya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang
dilakukan oleh perusahaan.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan tugas
dan fungsi Instansi Pengawas dalam melakukan pengawasan sesuai dengan
Dokumen Amdal, hambatan yang dihadapi oleh instansi pengawas sehingga
pengawasan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, akibat hukum bagi instansi
pengawas yang tidak melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan
pengawasan dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh instansi terkait
untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan.
Data yang diperuntukkan dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan diperoleh
dari bahan bacaan seperti buku-buku, Peraturan perundang-undangan, Pendapat
para ahli, dan Sumber internet. Penelitian lapangan dengan mengadakan
wawancara dengan responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan Dokumen
Amdal PT KTS oleh instansi pengawas di Kabupaten Aceh Barat tidak terlaksana
sebagaimana mestinya hal ini disebabkan karena hambatan-hambatan yang terjadi
baik dari pihak instansi maupun dari pihak pemrakarsa. Upaya yang ditempuh
Dinas Lingkungan Hidup dan Instansi terkait untuk mengatasi hambatan dengan
melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan mengadakan
pembinaan terhadap pemrakarsa, Memberi peringatan secara lisan bagi
pemrakarsa yang menyalahi aturan, Melakukan kegiatan pelaksanaan pengawasan
tepat pada waktu yang telah ditentukan.
Disarankan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat
beserta instansi yang terkait dalam pengawasan Dokumen Amdal PT KTS untuk
melakukan pembinaan kepada personil aparat pengawas dan juga penambahan
personil aparat pengawas, agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara
optimal.

Tidak Tersedia Deskripsi