Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN TENTANG OBJEK OLEH TERTANGGUNG KEPADA PENANGGUNG PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR ( SUATU PENELITIAN PADA PT. ASURANSI RAMAYANA TBK CABANG BANDA ACEH )
Pengarang
ETI ANDRIANI - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1303101010114
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2017
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Berdasarkan Pasal 246 KUHD yang mewajibkan pihak penanggung untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung, sehingga adanya kewajiban tertanggung untuk memberitahukan hal yang sebenarnya mengenai objek yang diasuransikannya seperti yang diatur didalam pasal 251 KUHD. Dalam kenyataanya tertanggung tidak meberitahukan secara lengkap tentang objek yang diasuransikan, dan juga ada beberapa dari pihak tertanggung yang memang tidak mengetahui akan adanya kecacatan pada objek yang diasuransikannya sehingga sanksi yang diatur didalam Pasal 251 KUHD tetap dapat juga dikenakan kepadanya.
Tujuanpenulisanskripsiiniadalahuntukmengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban pemberitahuan oleh pihak tertanggung terhadap objek yang diasuransikan, penerapan ganti rugi pada asuransi kendaraan bermotor yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, serta mengetahui penyebab penolakan klaim asuransi di PT.Asuransi Ramayana Tbk Cabang Banda Aceh.
Untukmemperoleh data dalampenulisanskripsiinidilakukanPenelitiankepustakaanuntukmemperoleh data yang bersifatteoritis ilmiah, dan Penelitianlapangandilakukangunamemperoleh data primer melaluiwawancara secara langsungdenganrespondendaninformanyang berkaitandenganmasalah yang diteliti.
Berdasarkanhasilpenelitian, diketahuibahwapenerapan Pasal 251 KUHD masih belum berjalan dengan semestinya, sehingga dibutuhkan adanya penerapan prinsip i’tikad baik pada diri tertanggung maupun penanggungsehinggadapatmenjalankankewajibannyasesuai yang diperjanjikandidalam polis asuransi.Penerapan ganti rugi pada asuransi kendaraan bermotor yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas berjalan sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh kedua belah pihak, adapun yang menjadi penyebab penolakan klaim asuransiadalah adanya premi yang menunggak, melaporkan keterangan yang tidak benar, keterlambatan tertanggung dalam pemberitahuan, tidak adanya Surat Izin Mengemudi (SIM).
Disarankankepadapemerintah untuk mengkaji ulang isi dari Pasal 251 KUHD yang lebih melindungi pihak penanggung, sehingga hak-hak tertanggung juga dapat dilindungi seperti adanya hak tertanggung atas suatu informasi.
Tidak Tersedia Deskripsi
PENOLAKAN KLAIM ASURANSI KENDERAAN BERMOTOR RNDENGAN OBJEK PERTANGGUNGAN TRUKRN(SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (Darul Mahdi, 2014)
WANPRESTASI TERHADAP PENUNGGAKAN PREMI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA PT. AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG BANDA ACEH (MUTIARA FAKHRISANI, 2019)
MANFAAT BEBAS PREMI DALAM ASURANSI JIWA (SUATU PENELITIAN PADA PT. ASURANSI JIWA BUMIPUTERA 1912 DAN PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE DI BANDA ACEH) (IGA FITRIANA SURYA, 2020)
PELAKSANAAN PERALIHAN ASURANSI KEBAKARAN KONVENSIONAL MENJADI SYARIAH (SUATU PENELITIAN PADA PT BRI ASURANSI INDONESIA KANTOR CABANG ACEH SYARIAH) (Cinta Dea Sajida, 2024)
PROSEDUR PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA BAGI NASABAH MENINGGAL DUNIA PADA AJB BUMIPUTERA 1912 KANTOR CABANG ASURANSI KUMPULAN BANDA ACEH (Yurisa Ulfa, 2014)