Electronic Theses and Dissertation

PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN

Syahril*
Dr. Mohd. Din, S.H., M.H**
Dr. Mujibussalim, S.H., M.Hum***

ABSTRAK
Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang tidak hanya dapat terjadi pada sector publik, namun bisa juga pada sector swasta seperti perbankan. Perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai, direksi, komisaris, pemegang saham, dan/atau pihak terafiliasi dengan bank yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara menjadi alasan pengenaan tindak pidana korupsi kepada pihak bankir yang bersangkutan.
Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu kredit macet perbankan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi; untuk mengetahui berlakunya asas lex spesialis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Perbankan; dan untuk mengetahui ketepatan penerapan dakwaan tindak pidana korupsi terhadap kredit macet perbankan dikaitkan dengan asas systematische specialiteit dan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data skunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, kasus kredit macet harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK dan unsur-unsur tersebut harus dibuktikan kebenarannya; 2) antara Undang-Undang PTPK dengan Undang-Undang Perbankan tidak terdapat hubungan lex spesialias di antara keduanya. Kedua undang-undang tersebut adalah aturan specialis karena disusun dalam aturan pidana tersendiri di luar KUHP; 3) Penerapan dakwaan tindak pidana korupsi terhadap kredit macet perbankan adalah suatu hal yang tidak tepat karena berdasarkan asas systematische specialiteit, Undang-undang Perbankan harus didahulukan pemberlakuannya dibandingkan dengan UU PTPK.
Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan yang sebenarnya. Para penegak hukum harus mempunyai suatu persepsi yang sama tentang asas hukum lex spesialis derogate legigeneralis dan asas systematische specialiteit. Untuk ke depannya, para penegak hukum juga harus memperhatikan Pasal 14 UU PTPK agar tidak serta merta semua kasus yang dianggap dapat merugikan keuangan negara dapat dijerat dengan UU PTPK dengan alasan bahwa tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime sehingga penanganannya lebih diutamakan.
Kata Kunci : Korupsi dan Perbankan

Tidak Tersedia Deskripsi