TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS RODA EMPAT | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS RODA EMPAT


Pengarang

Haryanda - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1003101020031

Fakultas & Prodi

Fakultas / / PDDIKTI :

Subject
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala., 2017

Bahasa

Indonesia

No Classification

345

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

(ADI HERMANSYAH, S.H., M.H.)
Tujuan penulisan sikripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab penyalahgunaan tanda nomor kendaraan dinas roda empat, menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran, serta menjelaskan hambatan dan upaya penanggulangan untuk mengurangi tindak pidana penyalahgunaan tanda nomor kendaraan dinas roda empat.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi dilakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis: buku-buku, doktrin, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer: melalui wawancara dengan responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan TNKB dinas adalah faktor kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum. Penerapan sanksi kepada pelaku adalah dengan acara melakukan penilangan, dan melakukan penyitaan terhadap pelat/TNKB. Hambatan tehadap penanggulangan pelanggaran ini adalah, sulit membedakan kendaraan dinas atau pribadi selain pada TNKB, kurangnya material TNKB dan kurangnya personil kepolisian lalu lintas, upaya-upaya untuk penanggulangan berupa bentuk preventif: meninggkatkan kedisiplinan para petugas, meningkatkan kualitas operasi rutin, mengadakan seminar, patroli dan razia rutin. Sedangkan bentuk upaya represif: penindakan terhadap pelaku dengan tegas, tepat, dan melalui pengadilan.
Disarankan kepada pemerintah kabupaten Aceh Barat lebih dapat mengawasi kendaraan-kendaraan dinas operasional dengan memberikan Stiker atau tanda lainnya. Sehingga membantu kepolisian mengawasi TNKB dinas sesuai dengan fungsinya.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK