ANALISIS OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SE-ACEH TAHUN ANGGARAN 2009 S.D. 2014 | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    THESES

ANALISIS OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SE-ACEH TAHUN ANGGARAN 2009 S.D. 2014


Pengarang

Aguswen - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1309200070001

Fakultas & Prodi

Fakultas / / PDDIKTI :

Penerbit

Banda Aceh : Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Universitas Syiah Kuala., 2017

Bahasa

Indonesia

No Classification

657.835

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Laporan hasil pemeriksaan BPK selama tahun 2009 s.d. 2014 menunjukkan masih banyak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Aceh yang belum memperoleh opini WTP dan rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab pengecualian dalam opini WDP, TW, dan TMP dan bagaimana tindak lanjut pemerintah daerah atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisa data dilakukan dengan mentranskrip data lalu di-organize untuk menentukan temanya. Tema-tema yang sudah terkumpul dicari keterkaitannya dan dinterpretasikan dengan menggunakan teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengecualian dalam opini atas LKPD se-Aceh disebabkan beberapa faktor yaitu kelemahan prosedur pencatatan; kelemahan pengelolaan kas; kelemahan pengelolaan aset tetap; kelemahan pengelolaan pendapatan; kelemahan pengelolaan persediaan; kelemahan proses penganggaran; penyimpangan ketentuan tentang pengeluaran dan pertanggungjawaban belanja; dan kebijakan akuntansi yang belum lengkap. Selanjutnya, pengecualian yang tindak lanjutnya belum sesuai rekomendasi akan tetap menjadi pengecualian tahun berikutnya.

Kata kunci: LKPD, Opini BPK, Pengecualian, Tindak Lanjut Rekomendasi BPK


Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK