Electronic Theses and Dissertation

vi i
ABSTRAK
KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH SINGKIL
TERHADAP PENGANGKATAN TENAGA
KERJA HONORER KATEGORI II MENJADI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Syiah Kuala (vii i , 80), pp., bibl., app.,
( Zainal Abidin, SH, M.Si )
Kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk menyelesaikan
permasalahan - permasalahan pengrekrutan tenaga honorer kategori II masih belum
teratasi , terutama bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi seperti pada
suatu instansi pemerintahan , namun belum ada kejelasan mengenai statusnya
karena belum juga diangkat menjadi PNS. Sehingga timbulnya isu- isu politik
seperti halnya terjadi indikasi janji politik, politik uang, lobi politik dan
neopotisme. Hal ini dampak dari lam batnya proses pengangkatan tenaga honorer
kategori II menjadi CPNS seperti yang dilaksanakan oleh BKPP Kabupaten Aceh
Singkil.
Tujuan dari penelitian ini adalah u ntuk mengetahui proses pegangkatan
tenaga kerja honorer kategori II menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Serta
u ntuk mengetahui faktor- faktor yang menjadi penghambat pegangkatan tenaga
kerja honorer kategori II menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh
Singkil .
Data yang diperlukan dalam penelitian ini di peroleh melalui penelitian
lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara
informan, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca
buku, skripsi, jurnal, peraturan perundang - undangan dan bahan lainya yang
berkaitan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian i ni menunjukkan bahwa proses pengangkatan tenaga
honorer kategori II sudah sesuai dengan PP Nomor 56 Tentang Pengangkatan
Tenaga Kerja Honorer Menjadi CPNS. Pengangkatan tenaga honorer menjadi
CPNS berdasarkan peraturan pemerintah ini dapat dilakukan apabila tenaga
honorer tersebut memenuhi syarat yang sudah ditentukan secara peraturan
perundang - undangan dan peraturan lainya. Juga faktor- faktor yang menjadi
penghambat pengangkatan ini terdapat beberapa kendala seperti kurang tegasnya
payung hukum, buruknya etika politik ditandai dengan buruknya birokrasi pada
pelayanan publik, dan faktor anggaran untuk proses pengangkatan pegawai
honorer ini. Namun hal ini juga disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan
tranparansi dengan badan anggaran untuk segera direalisasikan .
Kesimpulan penelitian ini bahwa BKPP Aceh Singkil dalam pengangkatan
tenaga kerja honorer sudah sejalan dengan peraturan yang ada, transparan dan
juga tidak terkesan neopotisme.
Kata Kunci : Kebijakan, Tenaga Kerja Honorer Kategori II, Pegawai Negeri Sipil
NURUL FAJRI,
2016

Tidak Tersedia Deskripsi