Rizki Zaufan Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA 2017 id Indonesia

Skripsi

ABSTRAK RIZKI ZAUFAN, 2017 KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DALAM PERBAIKAN TATA RUANG DI WILAYAH KECAMATAN KOTA SIGLI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Zainal Abidin, S.H,.M.Si,.M.H (xii,54).Pp.,bilb,.app Kondisi tata ruang Kecamatan Kota Sigli selama ini masih banyak permasalahan yang mengesankan wilayah ibukota dari Kabupaten Pidie tersebut belum maju dalam hal pengembangan kawasan tata ruangnya.Terbukti dengan masih banyaknya pedangang kaki lima yang berjualan di sembarangan tempat, kawasan pasar yang masih belum teratur,masih banyaknya bangunan illegal, masih kurangnya perawatan terhadap taman-taman kota dan masih banyak masalah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Pidie dalam perbaikan tata ruang di wilayah Kecamatan Kota Sigli serta apa yang menjadi kendala pemerintah dalam menerapkan kebijakan terkait dengan perbaikan tata ruang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku teks, peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara pengumpulan data dilokasi penelitian dan mewawancarai para informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pidie telah melahirkan beberapa kebijakan terkait dengan masalah perbaikan tata ruang ini. Hadirnya kebijakan pemerintah Kabupaten Pidie dalam bentuk qanun nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan terobosan baru yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah tata ruang yang ada di Kecamatan Kota Sigli. Selanjutnya pembentukan tim terpadu dan pembuatan master plan Kota Sigli menjadi terobosan pemerintah dalam hal pembangunan kawasannya. Namun terdapat beberapa kendala pemerintah dalam mengimplementasi beberapa kebijakan tersebut diantaranya belum tersusunnya rencana detail tata ruang, anggaran yang terbatas, dan kedasaran dari masyarakat yang masih rendah dalam menjaga lingkungan kawasan perkotaan. Diharapkan pemerintah Kabupaten Pidie terus berupaya memaksimalkan penerapan kebijakan terhadap perbaikan tata ruang yang ada di wilayah kecamatan Kota Sigli. Dengan telah di bentuknya tim terpadu maka pemerintah harus lebih meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam hal pengawasan terhadap pelanggaran yang mengakibatkan tatanan kota menjadi rusak. harus cepat tersusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang langsung menyentuh terhadap pembangunan tata ruang kawasan kecamatan Kota Sigli dengan di dukung oleh anggaran yang memadai sehingga proses pembangunan tata ruang tersebut terlaksana dengan baik. dan kemudian kesadaran dari masyarakat sendiri harus ada, karena tanpa adanya dukungan langsung dari masyarakat maka proses perbaikan tata ruang tersebut tidak akan membuahkan hasil yang positif. Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, dan Tata Ruang Kota PUBLIC POLICY 320.6 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 30951 2017-04-04 08:59:26 2019-11-29 12:15:36 machine generated