Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
MUZAKIR
2017
PERAN MUKIM DALAM MEMPERKUAT
KEARIFAN LOKAL DI ACEH.
(Suatu Kajian Di Mukim Siem, Kecamatan
Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Dr. Husaini Ibrahim, MA
Syiah Kuala. (vii, 77), pp., bibl,. App.
Peran mukim dalam memperkuat kearifan lokal di Aceh suatu keniscayaan,
mengingat mukim merupakan sebuah institusi pemerintah adat yang secara
historis memiliki nilai emosional tersendiri bagi masyarakat dan secara formal
institusi mukim telah memiliki wewenang dalam sistem permerintahan Aceh
yang diakui undang-udang Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui peran dalam konteks memperkuat kearifan lokal di Aceh dan
untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi mukimm dalam memperkuat
kearifan lokal di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan data
skunder, data primer melalui penelitian lapangan yaitu dengan wawancara
informan. Sedangkan data skunder melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan
dokumen-dokumen, buku-buku dan bacaan-bacaan terkait. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa peran mukim dalam memperkuat kaarifan lokal di Aceh
sangat besar karena keariafan lokal merupakan aturan adat yang sudah menjadi
sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang sarat dengan nilai moral, guna
menjaga keharmonisan antara manusia dengan alam sehingga keberlangsungan
sumber daya alam mukim dapat terjaga dan terpelihara secara komprehensif.
Mukim Siemdalam memperkuat kearifan lokal yang ada melalui, pertama,
penguatan kelembagaan adat mukim. kedua, pengaturan adat (aturan-aturan adat),
dan ketiga, penguatan peradilan adat (tingkat mukim dan gampong). Hambatan
yang dihadapi mukim Siem dalam rangka menjaga dan memperkuat kearifan lokal
yang ada disebabkan dua faktor internal dan eksternal. Secara internal antara lain:
struktur manajemen mukim yang belum efektif sebagaimana mestinya, sistem
administrasi yang amburadul. Secara eksternal antara lain: anggaran Pendapatan
dan Belanja Mukim (APBM) yang belum Memadai, sarana dan prasarana yang
belum memadai, kontribusi masyarakat masih lemah, dan kontribusi pemerintah
belum sepenuhnya. Kepada Pemerintah Aceh umum dan pemerintah Aceh Besar
khususnya diharapkan dapat menjadikan institusi mukim memiliki wewenang
penuh, memiliki struktur pemerintahan yang jelas dan terarah dalam sistem
pemerintahan saat ini, sehingga diharapkan institusi mukim benar-benar memiliki
kedaulatan politik penuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan
UUPA dan Qanun No. 4 Tahun 2003, salah satunya dalam menjaga kearifan lokal
di Aceh.
Kata Kunci : Mukim, Kearifan Lokal di Aceh

Tidak Tersedia Deskripsi