Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DANA ASPIRASI OLEH ANGGOTA LEGISLATIF (SUATU PENELITIAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH)
Pengarang
Ari Yusfizal - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1203101010020
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala., 2017
Bahasa
Indonesia
No Classification
347.053
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
ARI YUSFIZAL TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
2017 DANA ASPIRASI OLEH ANGGOTA LEGISLATIF
(Suatu Penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 63), pp, bibl, app
(M. ZUHRI, S.H.,M.H.)
Pasal 3 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Jika
dilihat dari efisiensi dan efektifitas serta transparansinya pengelolaan dana aspirasi oleh
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang dibagi rata menurut daerah pemilihannya
sangatlah tidak efektif, karena DPRA masih menggunakanan paradigma lama, anggaran yang
hanya berorientasi pada input atau sekedar mengahabiskan anggaran tanpa melihat kinerja
yang akan dicapai.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan efektifitas dan efesiensi penggunaan dana
aspirasi oleh anggota DPRA serta dasar hukum dana aspirasi masih diterapkan di DPRA serta
hambatan dan tantangan dalam hal penggunaan dana aspirasi oleh DPRA
Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis -empiris. Penelitian ini
menggunakan data kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan menghasilkan data
skunder yaitu dengan membaca dan menelaah buku-buku dan Peraturan Perundang-Undangan
sedangkan untuk data primer dilakukan wawancara dengan responden.
Hasil penelitian menunjukkan tidak efektif dan efesien karna dana aspirasi telah
mengacaukan sistem perencanaan penganggaran menggunakan pendekatan le vel pemerintah
dan tidak ada dasar hukum yang mengaturnya serta banyak hambatan dalam pelaksanaannya
sehingga dengan adanya dana aspirasi akan semakin sulit diukur dampak anggaran pada suatu
daerah.
Disarankan kepada anggota DPRA, semoga kedepan tidak ada lagi anggaran yang
bersumber dari APBA yang dialokasikan untuk anggota DPRA, dan sudah semestinya
anggaran tersebut digunakan oleh eksekutif sebagaimana amanat Perundang-Undangan yang
berlaku, dan DPRA seharusnya lebih mengoptimalkan fungsinya sebagai anggota legislatif
yaitu, fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam mengawal kinerja
pemerintah Aceh.
Tidak Tersedia Deskripsi
PENGARUH KUALITAS ANGGARAN DAN PENGETAHUAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP KEEFEKTIFAN PENGAWASAN ANGGARAN (STUDI EMPIRIS PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH ) (Rizki Hafnida, 2024)
TINJAUAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP DANA POKOK-POKOK PIKIRAN (Muhammad Abrarkhirad Sakhiyulil Albab, 2023)
KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA) DI BANDA ACEH TEMA : ARSITEKTUR NEO-VERNAKULAR (Indra Kurniawan, 2024)
KEWENANGAN PEMANGGILAN PAKSA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Suriadi, 2018)
PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT BATEE TERHADAP KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) PIDIE (Masykur, 2021)