Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PENERAPAN KETENTUAN PIDANA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 TERHADAP TINDAK PIDANA PENGUTIPAN UANG TANPA IZIN DARI DINAS SOSIAL DIJALAN RAYA (SUATU PENELITIAN DI DINAS SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN KOTA BANDA ACEH)
Pengarang
Siti Farahsyah Add - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1203101010322
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala., 2016
Bahasa
Indonesia
No Classification
345
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang
Pengutipan Uang dan Barang menentukan bahwa menyelenggarakan,
menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang
dengan tidak mendapat izin terlebih dahulu dipidana dengan pidana kurungan
selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi -tingginya Rp.10.000.00
(sepuluh ribu rupiah). Namun pada kenyataannya, di Kota Banda Aceh pada tahun
2014 sampai dengan 2016 ditemui para pengutip uang dan barang tanpa izin dari
Dinas Sosial Kota Banda Aceh dijalan raya dan tempat umum.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai faktor
penyebab penerapan sanksi ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1961 mengenai pengutipan uang tanpa izin di Kota Banda Aceh yang tidak
berjalan sesuai dengan semestinya. Faktor penghambat Dinas Sosial dalam
melakukan upaya penanggulangan serta upaya penanggulangan yang dilakukan
oleh Dinas Sosial terhadap pengutip uang dan barang tanpa izin.
Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini
didapatkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian lapangan
dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan. Sedangkan
penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Keseluruhan
data tersebut kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan alasan utama Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1961 tentang Pengutipan Uang dan Barang tidak berjalan sesuai
sebagaimana mestinya dikarenakan faktor kegiatan pengutipan yang dianggap
biasa oleh masyarakat Aceh, lambatnya pejabat yang berwenang dalam
melakukan pendataan dan menangani pengutip uang, adanya masyarakat yang
merasa tidak ingin repot melakukan izin, datangnya pengutip uang dari luar Kota
Banda Aceh, dan adanya upaya pengutipan uang demi keuntungan pribadi.
Hambatan yang dialami oleh pihak Dinas Sosial adalah Undang-Undang yang
sudah lama dan tidak adanya pembaruan dan tidak adanya pejabat PPNS di Dinas
Sosial Kota Banda Aceh serta upaya yang dilakukan Dinas Sosial adalah dengan
melakukan upaya preventif dengan cara mensosialisasikan dan upaya represif bagi
pelanggar.
Disarankan kepada pihak Dinas Sosial untuk lebih sering melakukan
sosialisasi kemasyarakat atas eksistensi Undang-Undang tersebut, dan untuk
secepat mungkin dibentuk atau dipilih Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) yang selama ini kosong atau sangat terbatas jumlahnya.
Tidak Tersedia Deskripsi
PENERAPAN KETENTUAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG TANPA IZIN DI KOTA BANDAACEH (NURHUSNINA ASRIYANTI, 2015)
PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI OBAT RNTANPA IZIN EDARRN (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (Cut Nila Sari, 2014)
PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP TINDAKRNPIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH JAYA) (supriadi, 2015)
KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (FATHURRAHMAN ALTHAF, 2019)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL TANPA IZIN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI CALANG). (FADHIL HENDRI, 2024)