Electronic Theses and Dissertation

SYAHNAZ ORIZA K
2016

ABSTRAK
Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan
Dalam Perumusan Qanun Jinayat Provinsi
Aceh (Suatu Kajian TerhadapPeran anggota
Legislatif Perempuan Di Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Syiah Kuala
(Prof. Dr. Adwani, SH, M,Hum)
(vii,54),pp.,bibl,.App.
Pada 27 September, DPRA mengesahkan Qanun Jinayat, Pengesahan
Qanun Jinayat banyak mengundang kontroversi. Salah satunya datang dari aliansi
kebangsaan untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan (AKKBB). Didalam
perumusan qanun jinayat banyak mengandung diskriminasi terhadap perempuan
dan anak-anak, perlu adanya keterwakilan perempuan yang memadai, namun
dalam kenyataannya bahwa perumusan qanun tersebut di DPRA masih sangat
minim keterlibatan perempuan sebagai suatu keterwakilan rakyat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang dan kendala yang
dihadapi peran perempuan dalam membuat Qanun Jinayat di DPRA. Untuk
mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis peran perempuan dalam
produktivitas Qanun Jinayat pada DPRA periode 2009-2014.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif
dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan data
skunder, data primer melalui penelitian lapangan yaitu dengan wawancara
informan. Sedangkan data skunder melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan
dokumen-dokumen, buku-buku dan bacaan-bacaan terkait.
Hasil penelitian menunjukkan Peran perempuan dalam proses penyusunan
Qanun Jinayat di DPRA antara lain sama-sama membahas, menjelaskan, dan
bertanya hal apa saja yang menyangkut dalam merugikan perempuan,
memberikan ide dalam perumusan qanun, selalu hadir dalam rapat perumusan
qanun jinayat, dan mau menyibukan diri dan berperanaktif.
Adapun Faktor yang menjadi hambatan perempuan dalam mewakili suara
perempuan pada Qanun Jinayat di DPRA adalah perempuan tidak memiliki peran
yang terlalu besar dalam menyusun Qanun Jinayat di Banda Aceh hal tersebut
disebabkan oleh beberapa faktor hambatan yaitu kurangnya kepercayaan
masyarakat terhadap perempuan, adanya doktrin agama yang mempengaruhi pola
pikir masyarakat dalam pemilihan, dan keterwakilan perempuan yang belum
sampai 30% di DPRA. Kepada anggota legislatif perempuan dalam penyusunan
qanun jinayat agar dapat lebih memperhatikan masalah yang dapat membuat
perempuan merasa diskriminasi karena bagi perempuan akan melekat dalam
hidupnya stigma negatif di tengah masyarakat bila dia melakukan pelanggaran.

Kata Kunci : Peran Perempuan, Qanun Jinayat

Tidak Tersedia Deskripsi