Abni Lettisia Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2017 id Indonesia

Skripsi

ABSTRAK ABNI LETTISIA, PELAKSANAAN USAHA DEPOT AIR MINUM TANPA TANDA DAFTAR INDUSTRI (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,75), pp., tabl., bilb., app. (Dr. Suhaimi, S.H., M.Hum) Pasal 2 angka 1 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/ kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya dimana disebutkan bahwa Depot air minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pemberian Tanda Daftar Industri (TDI) bagi usaha depot air minum di Kota Banda Aceh. Faktor-faktor yang menyebabkan usaha pendirian depot air minum tidak memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) serta Akibat hokum terhadap usaha depot airminum yang tidak memiliki Tanda Daftar Industri (TDI). Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun kepustakaan dianalis melalui pendekatan kualitataif. Selanjutnya penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu berusaha memberikan gambarannya tentang kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam praktek maupun terhadap data yang diperoleh dari respoden dan informen baik secara lisan maupun tulisan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui pelaksanaan pemberian Tanda Daftar Industri harus memenuhi syarat dan prosudur pengurusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu, Surat Tanda Daftar Industri (TDI) yang dilengkapi Surat Izin Gangguan, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin kesehatan untuk usaha makanan dan minuman. Faktor-faktor yang menyebabkan usaha pendirian depot air minum tidak memiliki Tanda Daftar Industri, kurangmya sosialisasi tentang tanda daftar industri, tata cara pengurusan yang berberbelit-belit, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sarana dan prasana dan belum adanya sanksi yang di jalankan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sebagaimana mestinya yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Akibat hukum terhadap usaha depot air minum yang tidak memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) mengutamakan musyawarah di Tingkat Gampong dan baru kemudian dilakukan eksekusi dengan pembokaran secara paksa usaha depot air minum. Diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh lebih meningkatkan lagi sosialisasi Tanda Daftar Industri (TDI) kepada masyarakat yang sebagai pelaku usaha depot air minum dengan melibatkan Pemerintahan Gampong dan memberikan tindakan yang tegas kepada usaha depot air minum di Kota Banda Aceh yang tidak memiliki Tanda Daftar Industri (TDI). BUSINESS LAW LOCAL GOVERNMENT - LAW 346.07 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 30258 2017-03-16 12:08:34 2019-12-06 09:15:26 machine generated