Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

KHAIRATUL ULYA,


2017 PENANGGULANGAN KEJAHATAN OLEH BHABINKAMTIBMAS POLRI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (Suatu Penelitian Di Polresta Banda Aceh)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(iv56).,pp.,bibl.,tbl.
Adi Hermansyah, S.H.,M.H
Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menyebutkan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik itu terjadi dalam rumah tangga, antara keluarga, antar warga, pencurian dalam keluarga, pencurian ternak peliharaan, maupun pesengketaan di pasar bhabinkamtibmas menyarankan perselisihan tersebut diselaesaikan secara hukum adat terlebih dahulu. Namun kenyataannya kebanyakan dari masyarakat langsung membawa kasus tersebut kekantor kepolisian terdekat dan tidak berunding dulu dengan perangkat gampong.
Tujuan penulisian skripsi ini untukmenjelaskan upaya yang di lakukan oleh anggota Bhabinkamtibmas kepolisian dalam menyelesaikan permasalahan hukum dari perbuatan masyarakat pada desa setempat, untukmenjelaskan kendala yang di hadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum.
Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini berupa data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji buku-buku, teks peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian peran anggota Bhabinkamtibmas dari kepolisianPolsek Syiah Kuala dan Kuta Alam Banda Aceh yakni dengan melakukan penegakan hukum kepada pelaku dengan mengutamakan tindakan preventif atau (non-penal) upaya perdamaian para pihak melalui prosedur penanggulangan serta keterlibatan unsur perangkat desa yang lebih mengetahui akan masyarakatnya dengan perjanjian yang berbentuk tertulis dari para pihak yang apabila dilanggar kepolisian dan unsur perangkat desa sepakat untuk diselesaikan melalui jalur hukum sesuai peraturan yang berlaku. Kendala yang dihadapi yaitu kesadaran masyarakat terhadap hukum yang sangat kurang serta sanksi hukum yang dianggap tidak member efek jera.
Disarankan agar pihak kepolisian dapat lebih melakukan sosialisasi atau pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana dengan melakuakan pengayoman kepada masyarakat, melakukan kerjasama dengan unsur perangkat desa dengan peningkatan biaya operasional dalam hal melaksanakan patroli pada setiap daerah yang dianggap rawan terhadap gesekan sosial yang dapat mengganggu ketertiban nasioanal khususnya pada masyarakat desa binaannya tersebut.

Tidak Tersedia Deskripsi