Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
RINI MULYANA, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
2016 ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,64) pp.,bibl., tabl.,app.
(KADRIAH, S.H., M.Hum)
Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan
orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas
pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi,
eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan,
penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Secara tidak langsung
Pasal ini melarang eksploitasi anak sebagai pekerja. Namun pada kenyataanya
masih dijumpai anak yang berusia antara 13 tahun sampai dengan 17 tahun yang
harus bekerja sehingga hak-hak sebagai anak tidak terpenuhi.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan
faktor-faktor yang menyebabkan pekerja anak di Kota Banda Aceh, tanggung
jawab orang tua terhadap hak-hak anak, dan upaya yang dilakukan oleh
pemerintah kota untuk menanggulangi masalah pekerja anak.
Penelitian ini bersifat yuridis empiris, data penelitian diperoleh melalui
penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk
mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca peraturan
perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, dan buku-buku.
Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan
dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor yang
menyebabkan pekerja anak di kota Banda Aceh yaitu faktor ekonomi keluarga
yang tidak mampu memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga, faktor
lingkungan sosial dan budaya, rendahnya pendidikan orang tua dan faktor
pengetahuan agama yang dimiliki orang tua. Sementara itu tanggung jawab orang
tua terhadap hak-hak anak yaitu orang tua yang mempekerjakan anaknya kurang
memperhatikan hak-hak terhadap anaknya, sehingga kewajiban nafkah kepada
anak-anaknya tidak terpenuhi dan hak-hak pendidikan anak terabaikan karena ada
sebagain pekerja anak yang telah putus sekolah. Upaya untuk menanggulangi
masalah pekerja anak diantaranya memberikan pelayanan minimal dengan
mengatasi ketelantaran, membantu memberdayakan keluarga yang kurang
mampu, melakukan sosialisasi keseluruh elemen masyarakat tentang Undang-Undang perlindungan anak, dan melakukan pengawasan ketenagakerjaan.
Disarankan kepada pemerintah kota untuk dapat menangani kemiskinan
dengan tepat, dan kepada orang tua untuk memberikan perhatian terhadap
anaknya dalam hal pendidikan karena pendidikan itu sangat penting untuk masa
depannya. Disarankan kepada Dinas Sosial dan tenaga kerja untuk melakukan
sosialisasi lebih ditingkatkan agar budaya mempekerjakan anak tidak terus terjadi.

Tidak Tersedia Deskripsi