Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL PARTAI (STUDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK)
Pengarang
Haris Aulia - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1203101010005
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2017
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
HARIS AULIA, TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL PARTAI (Studi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)
2016 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 55), pp.,bibl.
(Zainal Abidin, S.H.,M.Si, M.H)
Berdasarkan Pasal 32Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan partai. Akan tetapi sering sekali putusan Mahkamah Partai dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, partai menguji lagi kepengadilan konvensional.
Tujuan penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan proses pelaksanaan penyelesaian konflik internal partai politik.
Metode yang digunakan dalam skripsi ini metode penelitian Yuridis Empiris, Pendekatan Yuridis adalah hukum dilihat sebagai norma atau Das Sollen, sehingga dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Sedangkan pendekatan empiris adalah hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau Das sein, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa setiap konflik yang terjadi didalam internal partai politik seharusnya diselesaikan oleh Mahkamah Partai tersebut, namun dalam kenyataannya para pihak yang bersengketa tetap mengajukannya lagi upaya hukum kepengadilan, padahal perkara tersebut sudah diputuskan oleh internal partai, dimana putusan mahkamah partai yang berkaitan dengan kepengurusan adalah final dan mengikat.
Dalam rangka penguatan kewenangan Mahkamah Partai Politik terkait dengan penyelesaian konflik internal partai politik maka disarankan agar kewenangan Mahkamah Partai lebih diperkuat dengan dasar hukum yang lebih tinggi seperti Undang-Undang sehingga setiap putusan Mahkamah Partai yang berkaitan dengan kepengurusan tidak lagi diajukan kepengadilan melainkan putusan harus final di internal partai itu sendiri.
Tidak Tersedia Deskripsi
PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (MUHAMMAD AL AZIZ, 2015)
PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP MASYARAKAT PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP MASYARAKAT PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP MASYARAKAT (TEUKU MUHAMMAD HAFIZ, 2020)
ANALISIS POLITIK PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) SAMSUL BAHRI DAN RIZAL FALEVI KIRANI SEBAGAI ANGGOTA DPRA OLEH PNA (Rimbun Nasip, 2023)
EFEKTIVITAS KEBERADAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI GERINDRA TERHADAP KADERISASI POLITIK PARTAI GERINDRA ACEH (Furqan, 2019)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ATURAN ELECTORAL THRESHOLD (AMBANG BATAS) PADA PASAL 90 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH DAN PASAL 414 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (CUT MEIDISHA G, 2021)