Electronic Theses and Dissertation

MIFTAH ANANTA YUSREN,
ABSTRAK





(Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum.)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal
18, 18A dan 18B memberikan kewenangan konstitusional kepada pemerintah
daerah untuk menjalankan pemerintahannya sendiri yang dikenal sebagai Otonomi
Daerah. Pemberian otonomi daerah kepada daerah provinsi tentunya ikut merubah
pola pemerintahan desa. Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa menjelaskan secara umum adalah suatu kesatuan masyarakat yang
memiliki hak untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan hak otonomi
kepada desa untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri. Secara
administrasi ketatanegaraan, desa dapat dimekarkan sesuai dengan kepentingan
masyarakat setempat. Masyarakat memegang peranan penting dalam pelaksanaan
pemekaran desa. Tanpa adanya partisipasi masyarakat maka upaya untuk
melaksanakan pemekaran desa akan sia-sia belaka.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pemekaran desa ini sudah berjalan sebagaimana mestinya atau belum
dan untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dialami masyarakat untuk
melaksanakan pemekaran desa ini.
Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode normatif-empiris.
Penelitian ini menggunakan data kepustakaan dan lapangan. Penelitian
kepustakaan menghasilkan data sekunder yaitu dengan membaca dan menelaah
buku-buku dan peraturan perundang-undangan sedangkan untuk data primer
dilakukan dengan wawancara terhadap responden.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah turut berpartisipasi
dalam perencanaan pemekaran desa ini walaupun ditemui hambatan-hambatan
seperti masalah pendanaan dan birokrasi namun tidak menyurutkan niat
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah yang lebih baik lagi.
Disarankan setelah terbentuk gampong yang baru partisipasi masyarakat
tetap harus dilibatkan dan kepada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Aceh
Besar dan pemerintah gampong untuk lebih meningkatkan pelayanannya kepada
masyarakat dan mampu mengayomi masyarakat dengan baik sehingga tata kelola
pemerintahan yang baik dapat tercapai dengan maksimal.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERENCANAAN PEMEKARAN DESA
DITINJAU DARI OTONOMI DAERAH
(Suatu Penelitian di Gampong Gue Gajah,
Kabupaten Aceh Besar)
2016
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii.75), pp, tabl, bibl, app

Tidak Tersedia Deskripsi