Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 61.K/TUN/2015 TENTANG PENETAPAN KOMISIONER KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
Pengarang
Chairul Umam - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1203101010236
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2016
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
iii
ABSTRAK
CHAIRUL UMAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR: 61.K/TUN/2015 TENTANG
PENETAPAN KOMISIONER KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHANKABUPATEN
NAGAN RAYA
2016 FakultasHukumUniversitasSyiah Kuala
(v, 62), pp.,bibl.
(Dr. M. Gaussyah, S.H, M.H)
Berdasarkan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
205/G/2013/PTUN-JKT tentang sengketa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten
Nagan Raya telah mengabulkan permohonan Teuku Abdul Rasyid, S.E. Dkk (3
orang) atas dianulirnya nama-nama mereka oleh Ketua DPRK Nagan Raya atas hasil
seleksi pencalonan anggota Komisi Independen Pemilihan oleh Komisi A DPRK
Nagan Raya. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, KPU Pusat
selaku tergugat melakukan upaya hukum banding ke pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta dan berakhir dengan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Namun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan
Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan dengan menguatkan kembali Putusan
pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 205/G/2013/PTUN-JKT.
Tujuan penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan
apakah Implementasi dari putusan Mahkamah Agung Nomor: 61.K/TUN/2015
Tentang Penetapan Komisioner Komisi Independen Pemilihan di Kabuapten Nagan
Raya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Metode yang digunakan dalam skripsi ini metode pendekatan yuridis empiris.
Pendekatan yuridis adalah hukum dilihat sebagai norma atau das sollen , sehingga
dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum tertulis maupun
hukum yang tidak tertulis. Sedangkan pendekatan empiris adalah hukum sebagai
kenyataan sosial, kultural atau das sein, karena dalam penelitian ini digunakan data
primer yang diperoleh dari lapangan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keputusan pengadilan tata usaha
negara masih sangat jauh dari asas kepastian hukum, ini dapat dilihat dengan
seringnya pejabat-pejabat publik mengabaikan isi putusan hakim dalam sengketa tata
usaha negara. Sehingga pelaksanaan putusan pengadilan cenderung lebih kepada
kesadaran pejabat itu sendiri karena tidak adanya daya mengikat yang kuat.
Penulis menyarankan supaya adanya lembaga esekutor seperti layaknya
peradilan pidana yang memiliki lembaga esekutor seperti jaksa, sehingga hak
konstitusional warga negara tidak di permainkan oleh kekuasaan seorang penguasa.
Tidak Tersedia Deskripsi
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 30P/HUM/2018 TENTANG PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2018 (STUDI KASUS HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI) (ISVANI, 2019)
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 97/PID.PRAP/2017/PN-JKT TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMBATALAN PENETAPAN TERSANGKA (IQBAL FAHRI, 2018)
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 140 /PK/PDT/2015 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH YAYASAN SUPERSEMAR (Annesa Alwaris Desky, 2016)
KEKUATAN HUKUM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (RIDHA SYAHFUTRA, 2016)
KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SELEKSI DAN PENGANGKATAN HAKIM TINGKAT PERTAMA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 (Azanil Fajri, 2018)