Electronic Theses and Dissertation

Abstrak
ARINAL FAUZA,2016:KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI
LIMA DI KOTA BLANGPIDIE KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA ( Studi Kasus Polisi Pamong
Praja Aceh Barat Daya )
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala
( Dr.Husaini Ibrahim, M A )
(xii-67),pp.,bibl.,app
Pedagang Kaki Lima (PKL) pada dasarnya memiliki definisi penjual
barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi
yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat
sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak
bergerak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan terhadap permasalahan PKL yang
ada di kawasan kota Blang Pidie, sebagai upaya yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Abdya dalam Penertiban PKL, yang bertujuan untuk mengatur
keberadaan PKL agar PKL ikut bertanggungjawab terhadap kerapian, kebersihan,
kenyamanan, dan ketertiban sehingga mendukung terciptanya Abdya yang
nyaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan
Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Blang Pidie,
mengetahui pendekatan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam
menertibkan pedagang kaki lima di Kota Blangpidie serta untuk mengetahui
hambatan yang dihadapi polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki
lima di Kota Blang Pidie. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi
penelitian adalah di Kota Blangpidie serta para PKL di kawasan Kota Blangpidie.
Metode penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Metode
analisis data yang dipergunakan adalah analisis data interaktif. Sedangkan untuk
menguji validitas data digunakan triangulasi data. Data diperoleh dari beberapa
sumber melalui wawancara, dokumentasi serta observasi. Dari hasil penelitian
yang dilakukan, Pemerintah Abdya dalam penataan pedagang kaki lima
dilaksanakan dalam bentuk Program Pembinaan, Penataan dan Penertiban PKL.
Realisasi tersebut dijabarkan dalam tahapan kegiatan meliputi Sosialisasi
Kebijakan, Penataan, Pembinaan, dan Penertiban. Terdapat juga kendala yang
ditemui dalam pengaturan tersebut dan dapat dipecahkan melalui 3 faktor: yang
pertama, sikap pelaksana, dalam memberikan pembinaan dan pengarahan kepada
para PKL menggunakan pendekatan persuasif dan akan menindak tegas
pelanggaran yang dilakukan PKL Yang kedua, sumber daya, keterbatasan jumlah
aparat dan kendaraan operasional yang masih kurang. Melalui kekompakan,
keseriusan, serta keikhlasan tim dalam bekerja sama, keterbatasan itu dapat
diatasi. Yang ketiga kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran.
Kata kunci : Kebijakan,Polisi Pamong Praja,Pedagang Kaki Lima,Abdya

Tidak Tersedia Deskripsi