Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
AGUS FADHLI LEGITIMASI POLITIK SIDANG RAKYAT
2016 DALAM PENYUSUNAN RAPBK ACEH
BARAT DAYA TAHUN 2016
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmupolitik Universitas
Syiah Kuala
(Zainal Abidin SH, M.S.i)
(ii, 57., bibl., app
Peran legislatif dalam pengesahan anggaran tentu menjadi tugas wajib
dilakukan mengingat legislatif merupakan lembaga keterwakilan rakyat untuk
memperjuangkan aspirasi rakyat di Parlemen. Akan tetapi yang terjadi di
Kabupaten Abdya (Aceh Barat Daya) ini sangat berbeda dengan kabupatenkabupaten lainya Ketika Legislatif tidak melakukan pembahasan anggaran
RAPBK maka Bupati Abdya (Aceh Barat Daya) selaku Kepala Daerah setempat
membahasnya dengan Rakyat langsung. Tentunya ada sebab mengapa terjadi
kebuntuan antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Abdya, pada tanggal 3
Maret 2011 di Kabupaten Abdya (Aceh Barat Daya) terjadinya pemngambilan
keputusan secara sepihak oleh Bupati setempat dengan mengeluarkan PERBUP
(peraturan Bupati) dengan tujuan pelaksanaan sidang rakyat Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya
sidang rakyat di Kabupaten Aceh Barat Daya dan untuk mengetahui legitimasi
Politik terjadinya sidang rakyat di Kabupaten Aceh Barat Daya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti dengan
pendekatan kualitatif mencoba menjelaskan fenomena-fenomena dengan
mengumpulkan data selengkap-lengkapnya. Dengan penelitian kualitatif peneliti
berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandanganpandangan dari para partisipan. Metode penlitian penelitian kualitatif dilakukan
berdasarkan kondisi alami dilapangan untuk menggali informasi tanpa berusaha
mempengaruhi informan. Melalui penelitian kualitatif, maka data yang dihasilkan
adalah data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan. Hasil penelitian ini
mengambarkan bahwa terjadinya tarik menarik kepentingan antara Bupati Abdya
pada tahun 2011 dengan mayoritas anggota DPRK Abdya yang memang tidak
setuju dengan draf anggaran APBK Abdya tahun 2011 yang diajukan oleh
Eksekutif dikarenakan anggaran yang diajukan melebihi angka 40% dari total
anggaran yang seharusnya dibelanjakan oleh daerah pada tahun 2011.
Terbatasnya komunikasi antara eksekutif dengan legeslatif sehingga
terjadinya kesalahfahaman dari dua lembaga di Abdya, karena pihak legeslatif
menolak RAPBK Abdya yang diajukan oleh eksekutif untuk dapat ditinjau ulang
dan diperbaiki, namun pihak eksekutif melalui Sekda Abdya menggangap
legeslatif menolak RAPBK yang diajukan oleh eksekutif tanpa dipelejari terlebih
dahulu. Untuk pihak legeslatif maupun eksekutif agar dapat memberikan
pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Abdya.
Kata Kunci : Legitimasi Politik dan Sidang Rakyat.

Tidak Tersedia Deskripsi