Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN SUMBER DAYA AIR DI KECAMATAN BUKIT
Pengarang
RISTI YULVIA - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1210103010018
Fakultas & Prodi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2016
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
RISTI YULVIA, 2016 KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENER MERIAH DALAM RANGKA
PENGENDALIAN SUMBER DAYA AIR
DI KECAMATAN BUKIT
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Syiah Kuala
(Dr. Dahlan, SH., M.Hum., M.Kn)
Bukit merupakan daerah yang mengalami pengendalian hutan tempat
adanya Sumber Daya Air, meskipun sudah banyak peraturan yang ada. Adanya
aktivitas pembukaan hutan secara luas berdampak pada kehidupan masyarakat
seperti banjir, longsor, dan krisis air bersih warga. Kecamatan Bukit memiliki
lahan perkebunan terluas dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di
Kabupaten Bener Meriah, jumlah krisis yang terjadi juga semakin tahun
meningkat. Selain itu Kabupaten Bener Meriah belum memiliki Qanun khusus
tentang perlindungan hutan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Bener Meriah dalam Pengendalian Sumber Daya Air Di kecamatan
Bukit. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif, data yang
diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan yang
dilakukan melalui wawancara informan dan dokumen-dokumen penting dari
Kabupaten Bener Meriah khususnya Kecamatan Bukit dan penelitian kepustakaan
dilakukan dengan membaca buku teks, peraturan perundang-undangan dan bahanbahan
bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang efektif dalam
menangani masalah sumber daya air hal disebabkan karena kurangnya komitmen
aparat yang bekerja di lapangan, sosialisasi, reboisasi yang dilakukan bukan
berdasarkan kebutuhan. Dampak yang terjadi akibat tidak terjaganya tempat
sumber daya air terjadi banjir, krisis air, amblasnya tanah dan kekeringan di
sekitar hutan lindung tempat sumber daya air.
Kata Kunci: Kebijakan pemerintah dan pengendalian sumber daya air.
Tidak Tersedia Deskripsi
OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH DALAM MENGAWASI PRAKTIK PERJUDIAN DI ARENA PACUAN KUDA (PACU KUDA) (Atiqah Akramaini, 2024)
DAYA TARIK REMAJA TERHADAP KULINER ASING PADA ERA GLOBALISASI DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH (LUSY HUMAERA, 2024)
ANALISIS KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO BENCANA PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH DALAM UPAYA PENGURANGAN RISIKO BENCANA GUNUNG API BURNI TELONG (Rizki Wan Okta B, 2018)
PERBANDINGAN PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN SEJARAH SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 BUKIT DAN SMA NEGERI 2 BUKIT BENER MERIAH (supianiko, 2015)
LARANGAN PERKAWINAN SATU KAMPUNG DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI KECAMATAN BUKIT KEBUPATEN BENER MERIAH (Rina Damayanti, 2021)