Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Kebijakan pengupahan dalam konteks proses produksi menjadi sesuatu
yang krusial, terjadi tarik menarik kepentingan antara pemodal dan buruh
sehingga menimbulkan ketegangan dan konflik industrial di antara keduanya.
Begitupun dengan sistem outsourcing yang dianggap pekerja/buruh adalah sistem
perbudakan di Indonesia. Di level praktis, upaya advokasi oleh serikat buruh terus
menerus dilakukan demi memperjuangkan kelayakan besaran pengupahan. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses gerakan penuntutan
Upah Minimum Provinsi (2016) dan outsourcing dan mengetahui sejauh mana
gerakan yang diadvokasi KSPSI memberi signifikasi bagi hak buruh di Sumatra
Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif, data yang
diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan yang
dilakukan melalui wawancara informan dan dokumen-dokumen penting dari
KSPSI dan penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku teks,
peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan
dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan KSPSI
dalam mendesakkan tuntutannya merefleksikan lemahnya posisi tawar KSPSI
terhadap negara dan pemodal/pengusaha. Oleh karena itu, perserikatan sebagai
kekuatan utama bagi kelas buruh untuk menyuarakan tuntutan dan perjuangannya
perlu mendapat penegasan posisi dan strategi gerakan.
Kata Kunci : Pengupahan, outsourcing, KSPSI, gerakan sosial.
SITY CHADIZAH,
2016
GERAKAN SOSIAL KSPSI DALAM
MENGADVOKASI KENAIKAN UMP 2016 DAN
OUTSOURCING DI SUMATRA UTARA.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala
(xi,80), pp., bibl., app.
(Khairulyadi, MHSc)

Tidak Tersedia Deskripsi