Electronic Theses and Dissertation

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, DPRK memiliki beberapa unit-unit kerja yang biasa disebut alat-alat kelengkapan. Dasar aturan penetapan alat-alat kelengkapan DPRK merujuk pada Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang MD3, UUPA, Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tata tertib. Alat kelengkapan DPRK terdiri dari ketua dan wakil ketua I dan II, komisi-komisi, badan-badan serta pansus yang sifatnya situasional. Tidak bisa pungkiri sangat rentan terjadi polemik dan tarik ulur kepentingan dalam proses penetapan alat kelengkapan DPRK yang pada akhirnya menghambat proses penetapan alat kelengkapan DPRK itu sendiri.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana proses penetapan alat kelengkapan DPRK berjalan, sudah seharusnya penetapan alat kelengkapan DPRK mengacu pada aturan-aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan polemik yang dapat menghambat proses penetapan alat kelengkapan DPRK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.Studi lapangan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara. Sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku dan bacaan terkait.Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tarik ulur kepentingan dalam proses penetapan alat kelengkapan DPRK Aceh Barat Daya terjadi karena perbedaan pandangan dalam menelaah aturan-aturan yang ada dengan mempertahankan kepentingan masing-masing. Sehingga hal ini berdampak pada terlambatnya penetapan alat kelengkapan itu sendiri hingga membuat kinerja DPRK menjadi terhambat. Namun demikian alat kelengkapan DPRK Aceh Barat Daya akhirnya berhasil dibentuk. Hal ini disebabkankarena tidak dipermasalahkannya lagi rangkaian proses penetapan alat kelengkapan DPRK Aceh Barat Daya oleh Fraksi Abdya Bermartabat dan Fraksi Nasional Bersatumeskipun tidak sesuai dengan harapan dari masing-masing fraksi tersebut.Diharapkan kepada DPRK Aceh Barat Daya agar kedepan dalam mengambil keputusan harus sesuai dan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga kedepan keputusan tersebut mendapatkan legalitas dan sah dilaksanakan di mata hukum.

Kata Kunci : DPRK, alat kelengkapan dewan, Aceh Barat Daya

Tidak Tersedia Deskripsi