Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
RAHMAD RINALDI SISTEM PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN DEKAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA(Suatu Studi
Terhadap Implementasi Peraturan Rektor
Universitas Syiah Kuala No. 1403 Tahun 2015).
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 59), pp.,bibl.
(Prof. Dr. Eddy Purnama, S.H.,M.Hum)
Dalam pemilihan Dekan pada setiap Fakultas di Universitas Syiah
Kuala Rektor memiliki keterlibatan dalam pemilihan tersebut. Pasal 7 Ayat
(2) Huruf d Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala No. 1403 Tahun 2015
menyebutkan bahwa Rektor memiliki 35% hak suara dari total pemilih, hal
ini tidak terlepas dari rujukan terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi No. 1 Tahun 2015 bahwa Menteri memiliki 35% hak
suara dalam pemilihan Rektor. Permenristekdikti inilah yang kemudian
dijadikan dasar hukum dalam Peraturan Rektor ini dan diterapkan dalam
pemilihan Dekan di lingkungan Unsyiah. Namun dalam kenyataannya
Peraturan Rektor tersebut tidak sesuai dengan terminologi demokrasi dan
juga objektifitas Rektor dalam menggunakan suaranya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan sistem
pemungutan suara dalam pemilihan Dekan di lingkungan Universitas Syiah
Kuala sudah sesuai dengan prinsip demokrasi dan untuk mengetahui dan
menjelaskan implikasi dari adanya hak suara 35% dari Rektor dalam sistem
tersebut.
Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan
menggunakan data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh
dengan cara mewawancarai responden dan informan, sedangkan data
kepustakaan diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan,
buku teks, jurnal, tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang
dibahas dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sistem pemungutan
suara dalam pemilihan Dekan di Universitas Syiah Kuala tidak sesuai dengan
prinsip demokrasi. Implikasi-implikasi yang timbul dari lahirnya Peraturan
Rektor No. 1403 tahun 2015 yaitu, lahirnya peraturan tersebut telah
mencederai demokrasi di lingkungan Unsyiah dan menimbulkan rasa
pesimistis dari para dosen yang ingin mencalonkan diri sebagai Dekan,
karena kemungkinan untuk menang sangatlah kecil. .
Disarankan untuk dilakukan uji materiil terhadap Peraturan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan
Tinggi. Sehingga apabila Peraturan Menteri tersebut terbukti tidak sesuai
dengan prinsip demokrasi maka peraturan menteri tersebut dapat dibatalkan
dan secara otomatis peraturan rektor juga ikut batal.

Tidak Tersedia Deskripsi