Electronic Theses and Dissertation

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA
API
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer
Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
(vi,55),pp.,bibl.,tabl.
ABSTRAK
Farras Halim,
2016
(Mahfud, S.H., LLM)
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang
Senjata Api menyebutkan bahwa, “Barang siapa yang tanpa hak menyerahkan
sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman
mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara
selama-lamanya dua puluh tahun”. Berdasarkan penelitian di wilayah hukum
Polresta Lhokseumawe, adanya tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang
dilakukan oleh oknum TNI.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana
penyalahgunaan senjata api dan untuk menjelaskan hambatan serta upaya
penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan senjata api.
Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara
penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis.
Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui
wawancara dengan responden.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana
penyalahgunaan senjata api di Kota Lhokseumawe meliputi beberapa faktor, di
antaranya seperti kesengajaan pemilik senjata api, pengabaian hak dan kewajiban.
Hasil penelitian juga menjelaskan bahwa hambatan yang ditemukan dalam
menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan senjata api, meliputi kurangnya
kerja sama yang baik antara kepolisian dengan TNI. Upaya yang digunakan untuk
menanggulangi tindak pidana berupa upaya preventif, kuratif, represif, dan
rehabilitatif.
Disarankan untuk lebih menekankan upaya-upaya penegakan hukum seperti
upaya preventif, kuratif, represif, dan rehabilitatif, dan juga disarankan kepada
sistem peradilan pidana, mulai dari tingkat, penyidikan, pendakwaan,
persidangan, sampai dengan tahap pembinaan untuk melakukan penindakan yang
lebih tegas dan nyata, serta disarankan untuk melakukan upaya atau tindakan yang
dapat mempermudah akses dalam menghadirkan saksi ahli seperti mengadakan
berbagai pelatihan-pelatihan khusus yang dapat menghasilkan ahli-ahli baru yang
berkompeten di bidangnya dan adanya hubungan yang baik antara Kepolisian dan
TNI-AD di Kota Lhokseumawe.

Tidak Tersedia Deskripsi