Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH
Pengarang
Samsul Qamar - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1103101010141
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2016
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI
SISTEM ELEKTRONIK DI WILAYAH KOTA
BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 55)pp.,bibl.,tabl.
ABSTRAK
Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi Setiap Orang yang
memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah). Namun dalam kenyataannya penerapan sanksi pidana
belum berjalan secara maksimal, hal ini dapat dilihat masih banyak
ditemukan pelaku perjudian melalui sistem elektronik di sejumlah tempat
yang menyediakan jasa internet di kota Banda Aceh.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana penerapanpenerapan
sanksi tindak pidana perjudian melalui sistem elektronik dan
kendala-kendala yang dialami dalam penerapan hukum terhadap tindak
pidana perjudian melalui sistem elektronik di kota Banda Aceh.
Data dalam penelitian ini digunakan adalah kepustakaan dan
lapangan, dengan memperoleh data sekunder dan bahan bacaan yang
bersifat teoritis dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan,
serta mewawancarai responden dan informan untuk memperoleh data
primer, sampel yang digunakan purposive sampling dari keseluruhan
populasi secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana
terhadap perjudian melalui sistem elektronik di kota Banda Aceh belum
maksimal yaitu dalam hal pembuktian mengalami kesulitan untuk
mengadili pelaku perjudian melalui sistem elektronik, lemahnya kordinasi
antar instansi aparat penegak hukum, kurangnya aparat penegak hukum
serta kurangnya keahlian aparat hukum dalam bidang cybercrime
khususnya dalam mengungkap dan memberantas perjudian melalui sistem
elektronik
Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan
sanksi pidana agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan tujuan
pemidanaan, membuat pengadaan fasilitas komputer digital, melakukan
pelatihan khusus mengenai digital forensik dan cybercrime dimana juga
melakukan pengrekrutan dari luar aparat penegak hukum yang ahli dalam
bidang cyber yaitu kalangan individu, perguruan tinggi dan yang ingin
membantu Polri dalam hal pemberantasan tindak pidana perjudian dalam
sarana teknologi sehingga dalam hal pembuktian tidak adanya kendala dan
putusan hakim dapat berjalan secara optimal.
Tidak Tersedia Deskripsi
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH) (RAMZA MUNFAJARI, 2024)
TINDAK PIDANA P[ERJUDIAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KOTA SUBULUSALAM) (Iin Pratama Tj, 2015)
TINDAK PIDANA JUDI ONLINE YANG DI LAKUKAN OLEH MAHASISWA (SUATU PENELITIAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH) (Andy Julian Sabri, 2018)
TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN) (RIDHA ADITYA RIVALDI, 2022)
TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON) (Amanda Humaira, 2023)