Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN AMNESTI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SELAIN MAKAR (STUDI PENELITIAN TERHADAP KASUS KELOMPOK DIN MINIMI)
Pengarang
Hasbi Iswanto ID - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1203101010145
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2016
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
HASBI ISWANTO. ID, TINJAUAN YURIDIS MENGENAI
2016 PEMBERIAN AMNESTI TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA SELAIN
MAKAR (STUDI PENELITIAN
TERHADAP KASUS KELOMPOK DIN
MINIMI)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,57), pp, bibl.
(IDA KEUMALA JEMPA, S.H., M.H.)
Amnesti merupakan penghapusan hukuman sedangkan abolisi diartikan
peniadaan tuntutan pidana. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
menyebutkan bahwa presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan
memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberian amnesti
di Indonesiadiatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1954 berkaitan dengan
tindak pidana politik. Sedangkan untuk tindak pidana lainnya, pelaku tidak
dibenarkan mengajukan amnesti. Namun, pada kasus Din Minimi yang diduga
melakukan tindak pidana bukan politik, diajukan amnesti.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan alasan yang dapat dibenarkan
secara yuridis mengenai pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana selain
makar, kemudian dampak yang akan ditimbulkan akibat diberikan amnesti
terhadap pelaku tindak pidana kriminal.
Untuk memperoleh data dalam skripsi ini, digunakan metode penelitian
kepustakaaan(Library Research). Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk
memperoleh data dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder berupa
peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah atau dari media yang terkait
menurut materi pembahasan dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian pemberian amnestiterhadap pelaku tindak
pidana selain makar pengaturannya justru tidak terlalu lengkap. Dasar hukumnya
Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang
Amnesti dan Abolisi.Sedangkan terhadap kasus Din Minimi diterapkan
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemberian Amnesti Umum
dan Abolisi Setiap Orang Yang TerlibatGerakan Aceh Merdeka. Namunperaturan
tentang amnestimasih ada kelemahanyaitu tidak mencantumkan persyaratan yang
harus terpenuhi oleh penerima amnesti. Pemberian amnesti akan berdampak
terhadap tatanan hukum Indonesia dan tidak menutup kemungkinan akan banyak
ahli hukum memprotes atas pemberian amnesti kepada kelompok Din Minimi.
Disarankan pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana selain makar
harus diatur secara tegas. Pengaturan selama ini bukanhanya kekaburan landasan
hukum namun ukuran objektif untuk menentukan penerima amnesti tidak jelas.
Tidak Tersedia Deskripsi
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN AMNESTI BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2021 (Fitriani, 2022)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) KABUPATEN MIMIKA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLAS II KOTA TIMIKA) (Jopi Kum, 2017)
PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH) (YULIA LESTARI, 2016)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN LAYANAN SEKS DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI (Muji Dimarza Kesuma, 2017)
TINDAK PIDANA MAKAR DENGAN MAKSUD MEMISAHKAN SEBAGIAN WILAYAH NEGARA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI) (RAHMAT MAULANA, 2022)