Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
NURHADISAH, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SUPIR TRUK
ANGKUTAN BARANG YANG MELINTAS DI
JALAN DALAM KOTA
2016 (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota
Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,65) pp., tabl., bibl.
(Tarmizi, S.H., M.Hum.)
Pasal 106 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang kewajiban untuk
mematuhi ketentuan rambu lalu lintas (rambu perintah atau rambu larangan).
Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku pelanggaran
tersebut dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling
banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kenyataannya sampai sekarang
masih ada supir truk angkutan barang yang melanggar ketentuan rambu lalu lintas
mengenai larangan melintas di jalan dalam kota.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penegakan hukum
terhadap supir truk angkutan barang yang melintas di jalan dalam Kota Banda
Aceh serta kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum tersebut.
Data dalam penelitian penulisan skripsi ini diperoleh menggunakan
metode yuridis empiris, yaitu melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh
data primer dengan mewawancarai responden dan informan dan melakukan
penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari
peraturan perundang-undangan, buku, surat kabar, serta literatur lain yang
berkenaan dengan skripsi ini.
Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum yang dilakukan belum
maksimal masih ada truk angkutan barang yang melintas di jalan dalam kota yang
tidak terjaring razia dikarenakan razia penilangan jarang dilakukan, pengalihan
jalan yang ditentukan tidak pasti, selalu berubah-berubah, sanksi yang diberikan
hanya sanksi denda saja yang relatif ringan, belum menimbulkan efek jera.
Kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum yaitu kurangnya
kesadaran hukum dan tidak adanya jalan khusus atau jalan alternatif lain bagi truk
angkutan barang untuk beroperasi.
Disarankan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banda
Aceh dan Direktorat Lalu Lintas Jalan diharapkan dapat melakukan penertiban
dan pengawasan lebih banyak lagi terhadap pelaku pelanggaran, hakim dapat
memberi putusan sanksi pidana yang lebih berat lagi kepada pelaku pelanggaran,
dan Pemerintah Kota Banda Aceh dapat menetapkan ketentuan waktu atau jam
00.00-06.00 WIB sebagai waktu atau jam bagi truk angkutan barang untuk
beroperasi, menetapkan ketentuan penyitaan barang angkutan apabila pelaku
pelanggaran tetap melakukan pelanggaran, menyediakan jalan khusus bagi supir
truk angkutan barang apabila terpaksa harus melintas di jalan dalam kota.

Tidak Tersedia Deskripsi