Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Ainon Marziah, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM SISTEM
BIROKRASI PEMASYARAKATAN (Suatu Penelitian di Lembaga
Pemasyaratkan Kelas II Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,55) pp.,bibl.
Mahfud, S.H., LLM
Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, bertujuan supaya warga binaan pemasyarakatan menyadari
kesalahan-kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana
yang sama, sehingga dapat diterima dan mudah kembali dalam kehidupandi
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam segi pembangunan, dan dapat
hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab seperti yang
diinginkan oleh Undang-Undang, salah satu kebijakan birokrasi tertutup Peraturan
Menteri Nomor 6 Tahun 2013 bagi siapa yang melanggarnya akan dikenakan
hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan tingkat berat.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana penyimpangan
kebijakan pada sistem birokrasi tertutup oleh para tahanan dan narapidana dalam
lapas kelas II Banda Aceh dan untuk menjelaskan faktor apa penyebab terjadinya
penyimpangan implementasi kebijakan dalam lapas kelas II Banda Aceh.
Untuk memperoleh data, dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder
melalui buku dan media online, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna
untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan
informan.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan didalam
lapas seperti terjadinya sodomi, bisnis narkotika dari dalam lapas, transaksi ilegal
di dalam lapas, pemalakan terhadap setiap para tahanan yang masuk untuk
membayar kamar, pemukulan, serta menggunakan handphone untuk tujuan
melakukan tindak kriminal yang baru. Faktor-faktor bentuk penyimpangan dalam
implementasi kebijakan di dalam Lapas disebabkan oleh banyak faktor,
diantaranya adanya kesempatan untuk melakukan penyimpangan, kurangnya
sanksi yang tegas dan kebutuhan yang saling berinteraksi antara Narapidana dan
Petugas Lapas.
Diharapkan kepada Pimpinan Lapas Kelas II Banda Aceh atau Kepala
Kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM dan/atau Menteri Hukum dan
HAM membentuk karakter-karakter yang baik bagi Para Tahanan dan Narapidana
selama mereka berada di dalam Lapas. Segala bentuk kebijakan tertulis maupun
tidak tertulis yang bertujuan untuk mencapai tujuan kebijakan, sudah seharusnya
dilaksanakan atau diimplementasikan secara serius serta konsisten oleh Pimpinan
dan Petugas Lapas selama mengemban tugas mulia bagi tercapai tujuan bangsa
dan negara.

Tidak Tersedia Deskripsi