Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Yuliannova Lestari,
2016
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
TERHADAP PERLINDUNGAN HARIMAU
SUMATERA (Panthera tigris sumatrae) DI
KABUPATEN ACEH TENGGARA.
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(x, 68) pp.,tabl.,bibl.,app.
(Dr. Efendi, S.H., M.Si)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah peraturan yang mengatur perlindungan
keanekaragaman hayati bagi spesies dan ekosistemnya di Indonesia. Menurut Pasal
21 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai,
membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan
satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati. Akan te tapi pada
kenyataannya masih terjadi perburuan dan perdagangan ilegal terhadap satwa yang
dilindungi, salah satunya adalah Harimau Sumatera (Phantera tigris sumatrae),
satwa yang sudah masuk dalam kategori langka dan terancam punah.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan
UU No. 5 Tahun 1990 terhadap perlindungan Harimau Sumatera (Panthera tigris
sumatrae), kendala-kendala yang dihadapi dalam melindungi Harimau Sumatera
(Panthera tigris sumatrae) serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi
kendala dalam melindungi Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) di
Kabupaten Aceh Tenggara.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian
kepustakaan dan lapangan. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara
menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel yang berkaitan
dengan perlindungan satwa di Indonesia. Penelitian lapangan dilakukan untuk
memperoleh data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui
wawancara dengan responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum optimal dalam
melakukan perlindungan terhadap Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae)
dan habitatnya seperti yang telah di atur dalam UU No. 5 Tahun 1990. Karena
adanya kendala-kendala seperti kurangnya jumlah PPNS di BKSDA Aceh,
kurangnya kemampuan sumber daya manusia, adanya oknum petugas/pejabat yang
ikut terlibat, tidak ada tempat karantina dan rehabilitasi, serta faktor ekonomi dan
kesadaran masyarakat.
Upaya yang sudah dilakukan dalam menangani kendala tersebut adalah
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melakukan sosialisasi dan
penyuluhan, serta menjalin kerjasama dengan instansi terkait, dan NGO yang
bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa.
Diharapkan pemerintah dan para penegak hukum agar lebih tegas dalam
menangani kejahatan satwa yang dilindungi serta mengembangkan program
pemantauan jangka panjang yang diperbaharui setiap rentang tiga tahun terhadap
populasi, ekologi dan habitat, serta tingkat ancaman terhadap Harimau Sumatera
baik di dalam maupun diluar kawasan konservasi di Aceh.

Tidak Tersedia Deskripsi