Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Zuraida KEWARISAN TERHADAP ANAK YANG
2016 DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN YANG TIDAK
DICATAT MENURUT KAJIAN UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA KAITANNYA
DENGAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 46/PUU-VIII/2010
(vi, 81) pp, bibl, app.
(Ilyas S.H., M.Hum.)
Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,
suatu ikatan perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum yang
berlaku. Jika perkawinan yang dilakukan tidak sah, maka akibatnya adalah tidak
dilindungi oleh hukum yang berlaku, baik pihak suami istri yang terikat perkawinan
maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak yang dilahirkan dari
perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan ataupun
warisan dari ayahnya karena dianggap tidak sah sebab tidak dicatat di KUA.
Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perkawinan yang tidak
dicatat dan status hukum terhadap anak yang dilahirkan serta mengetahui hak
mewaris anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat menurut UndangUndang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif.
Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan maksud
memperoleh data primer melalui buku-buku, jurnal, laporan penelitian dan website
dari internet mengenai topik pembahasan. Data dianalisis dengan menggunakan
pendekatan kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, perkawinan tidak sah yaitu
suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang tidak
berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, yakni tidak memenuhi Pasal
2 ayat (2) UU Perkawinan atau tidak dicatat di KUA. Status hukum anak yang
dilahirkan dari perkawinan tidak dicatat (tidak sah) tersebut diatur pada Pasal 43
UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI, dimana ia hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan tidak mempunyai hubungan hukum (keperdataan)
dengan bapak biologisnya. Tetapi dengan keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010,
anak yang lahir dari nikah siri mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan
keluarga ayahnya. Hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatat
menurut UU Perkawinan dan KHI sama-sama mengatur, bahwa anak hanya berhak
mendapatkan warisan dari harta yang dimiliki ibunya. Jadi anak tidak berhak
mendapatkan warisan dari harta peninggalan bapak biologisnya (kandung)
disebabkan tidak adanya hubungan pernikahan yang sah antara kedua orang tuanya.
Kemudian, sebelum adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil
nikah siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga
ibunya. Setelah adanya putusan tersebut, anak dari hasil nikah siri tidak hanya
memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak dapat
memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarganya jika mendapat
pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Selain mempunyai hubungan keperdataan, anak juga mendapat
warisan dari kedua orang tuanya.
Disarankan kepada masyarakat supaya mencatatkan perkawinan yang
dilakukannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menghindari
lahirnya anak di luar perkawinan, sehingga hak-hak anak tidak dirugikan.

Tidak Tersedia Deskripsi