Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Aulia Ummulmadinah, IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA TERHADAP PERTUNJUKAN
FILM OLEH PELAKU USAHA BIOSKOP
MINI (Suatu Penelitian di Banda Aceh)
2016 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 66) pp., bibl,.
Wardah, S.H., M.H., LL.M.
Karya cipta sinematografi dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga pihak lain yang
memanfaatkan hak ekonomi ciptaan tersebut wajib mendapatkan izin pencipta atau
pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UUHC.
Namun dalam kenyataannya terjadi pelanggaran terhadap hak cipta pertunjukan film
secara komersial yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum hak
cipta pertunjukan film dan untuk menjelaskan upaya hukum pihak terkait dalam
penyelesaian pelanggaran hak cipta pertunjukan film.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu
penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan pelaksanaan di lapangan
yang mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode pendekatan
penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna
memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan,
penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hak cipta film mendapatkan
perlindungan secara otomatis sejak ciptaan film diumumkan namun pelaksanaan
perlindungan tersebut dapat berjalan jika pencipta atau pemegang hak cipta film
melaporkan pelanggaran karya ciptanya kepada Penyidik Kepolisian dan PPNS HKI
Kementerian Hukum dan HAM. Upa ya yang dilakukan PPNS HKI Kementerian
Hukum dan HAM Kantor Wilayah Aceh dalam mengawasi serta meminimalisir
pelanggaran hak cipta film adalah melakukan upaya internal dan eksternal, selain itu
upaya yang dapat ditempuh oleh pencipta atau pemegang hak cipta film terhadap
pelanggaran karya ciptanya dapat dilakukan dengan cara litigasi yaitu menempuh
jalur hukum dengan mengajukan gugatan secara perdata maupun pidana juga dapat
dilakukan dengan cara non-litigasi yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa.
Disarankan kepada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Aceh untuk
menanggulangi dan meminimalisir pelanggaran hak cipta film yang terjadi sekarang
ini adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang UUHC dengan
melakukan sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat. Selain itu pencipta atau
pemegang hak cipta film harus melakukan pengawasan atas karya ciptanya agar tidak
terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerugian padanya

Tidak Tersedia Deskripsi