Electronic Theses and Dissertation

ii
ABSTRAK
RABI AGUSTIA, PERAN TUHA PEUT GAMPONG SEBAGAI BADAN
PERMUSYWARATAN GAMPONG DALAM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN MASYARAKAT.
2016 (Suatu Penelitian di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat
Daya)
FAKULTAS HUKUM UNVERSITAS SYIAH KUALA
(iv, 60)., pp., bibl.
(ABDURRAHMAN, S.H., M.Hum)
Menurut Pasal 39 huruf g Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012
tentang Pemerintahan Gampong salah satu tugas Tuha Peut Gampong selaku Badan
Permusyawaratan Gampong adalah menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam
masyarakat. Namun, dalam kenyataannya Tuha Peut Gampong belum berperan dengan baik
dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Tuha Peut Gampong
sebagai badan permusyawaratan gampong dalam proses penyelesaian perselisihan
masyarakat, mengetahui kendala yang menyebabkan Tuha Peut Gampong belum berperan
dengan baik dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat, dan
mengetahui upaya yang dilakukan untuk memperkuat peran Tuha Peut Gampong dalam
penyelesaian perselisihan masyarakat.
Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan. Penelitian Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara
mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan
penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan
responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada tiga gampong di Kecamatan
Babahrot, Tuha Peut Gampong masih belum berperan dengan baik dalam menyelesaikan
perselisihan, dimana ada yang tidak dilibatkan, dilibatkan tapi belum berperan aktif, dan
kurangnya kemampuan dalam memberi pendapat dan pertimbangan untuk pengambilan
keputusan dalam menyelesaikan perselisihan. Kendala belum berperannya Tuha Peut
Gampong dengan baik adalah belum mendapat sosialisasi yang memadai tentang peran Tuha
Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat, pemahaman yang berbeda
antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik, tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang
baik di anggota Tuha Peut Gampong, dan kurangnya kemampuan Tuha Peut Gampong
dalam penyelidikan atau pendekatan dengan pihak yang berselisih serta memberi pendapat
dan pertimbangan. Upaya penguatan peran Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian
perselisihan masyarakat yang dilakukan baru berupa pembinaan dan sosialisasi secara
terbatas sehingga belum memadai.
Disarankan supaya Tuha Peut Gampong sebagai badan permusyawaratan gampong
harus dilibatkan dalam setiap penyelesaian perselisihan, Tuha Peut Gampong harus berperan
aktif, dan meningkatkan kemampuan dalam pendekatan kepada pihak yang berselisih serta
memberi pendapat dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kepada Pemerintah
khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya supaya dapat meningkatkan pembinaan
dan sosialisasi secara rutin serta maksimal kepada Tuha Peut Gampong dan ang gota
peradilan gampong lainnya tentang tugas dan fungsinya serta tata cara penyelesaian
perselisihan dalam masyarakat.

Tidak Tersedia Deskripsi