Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PERAN LEMBAGA MASYARAKAT TRANSPARANSI ACEH (MaTA) DALAM PENGUNGKAPAN KASUS DUGAAN KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA LHOKSEUMAWE
Pengarang
venny maulinda - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
0910103010024
Fakultas & Prodi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala., 2013
Bahasa
Indonesia
No Classification
364.132 3
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Korupsi merupakan suatu masalah negara yang harus dituntaskan bersama, baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga anti-korupsi. LSM Masyarakat Transparansi Aceh telah memberikan kontribusinya untuk membantu kerja-kerja pemerintah, khususnya penegak hukum dalam memberantas korupsi, sehingga dapat meminimalisirkan korupsi di Aceh. Salah satunya kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, namun kasus tersebut tidak terselesaikan dengan tuntas .
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran LSM MaTA dalam mengungkapkan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan kota Lhokseumawe dan hambatan-hambatan yang dihadapi LSM MaTA dalam pengungkapan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa LSM MaTA telah berperan dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, namun peran tersebut belum maksimal. Adapun langkah-langkah yang dijalankan oleh MaTA dalam pengungkapan kasus tersebut melalui: pertama, melacak dan mengungkap dugaan penyelewengan kebijakan dan kekuasaan. Kedua, pengawasan MaTA terhadap kinerja Kejaksaan dan BPKP. Ketiga, menjalin kerja sama dengan LSM lain atau lembaga yuridis dalam mengusut kasus tersebut. Hambatan yang dihadapi MaTA dalam pengungkapan kasus tersebut diantaranya keterlambatan proses audit yang dilakukan oleh BPKP, dan tidak ditahannya para tersangka korupsi pengadaan alat kesehatan serta keterbatasan akses informasi data kasus ini, anggota dan tenaga dari LSM MaTA.
Diharapkan kepada MaTA untuk memaksimalkan perannya dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe agar percepatan proses penyelesaiannya dapat transparan sehingga publik dapat mengetahuinya dan diharapkan kepada semua pihak termasuk pemerintahan dapat bekerjasama dengan LSM MaTA untuk mengungkapkan kasus dugaan korupsi pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian kasus ini dan korupsi di Kota Lhokseumawe dapat diminimalisirkan.
Kata kunci: Lembaga Swadaya Masyarakat, Korupsi
Tidak Tersedia Deskripsi
RELIGIUSITAS DAN INTENSI KORUPSI PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI ACEH (INDRAYATI SRI M, 2018)
PERBANDINGAN TIGA PENDEKATAN NUMERIK PADA KONTROL OPTIMAL UNTUK PERMASALAHAN KORUPSI (Fahmi, 2019)
PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN ( LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A LHOKSEUMAWE) (CUT RIZKI ANTARY, 2016)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENETAPAN DISKRESI OLEH PEJABAT PEMERINTAH DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016) (T. ZULKARNAEN, 2021)
PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN MELALUI PERAN GERAKAN ANTI KORUPSI (GERAK) ACEH DALAM PENGAWASAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH (SITI FATHIA, 2026)