Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
KIKI MAULIDAR,
2016
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT MELALUI
PERADILAN ADAT
(Suatu Penelitian di Kecamatan Krueng Barona
Jaya Kabupaten Aceh Besar)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 60) pp., tabl., bibl., app.
(Nurhafifah S.H., M.Hum)
Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan
Adat Istiadat menegaskan bahwa ada 18 jenis perkara yang diselesaikan melalui
peradilan adat. Perkara kecelakaan lalu lintas dengan luka berat tidak disebutkan
dalam Pasal 13 tersebut. Namun dalam kenyataannya penyelesaian tindak pidana
kecelakaan lalu lintas dengan luka berat diselesaikan melalui peradilan adat. Dalam
hal ini dimana perkara yang bukan merupakan wewenang dari peradilan adat namun
diselesaikan melalui peradilan adat.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa tindak pidana
kecelakaan lalu lintas dengan luka berat diselesaikan melalui peradilan adat,
menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi peradilan adat dalam penyelesaian
tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan luka berat, dan menjelaskan akibat
hukum dari penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan luka berat
melalui peradilan adat.
Data penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian normatif dan empiris.
Data sekunder dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan,
karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku, dan artikel. Penelitian lapangan
dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan
informan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengapa tindak pidana kecelakaan
lalu lintas dengan luka berat diselesaikan melalui peradilan adat karena ada beberapa
faktor penyebabnya antara lain tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak,
dan menjunjung tinggi asas keadilan, kerukunan, keharmonisan, kekeluargaan dan
ketertiban. Hambatan dalam penyelesaian melalui peradilan adat yaitu mengenai
jumlah ganti kerugian yang harus dibayar oleh pelaku kepada korban tidak diatur
secara jelas. Akibat hukum dari penyelesaian melalui peradilan adat menunjukkan
bahwa tidak semua korban merasakan keadilan terutama yang berhubungan dengan
ganti kerugian atau biaya pengobatan yang diberikan oleh pelaku.
Disarankan kepada perangkat adat gampong agar mampu memberikan keadilan
bagi kedua belah pihak. Dan kepada Majelis Adat Aceh untuk memberikan
sosialisasi khusus kepada perangkat adat gampong untuk menjelaskan perkaraperkara
yang menjadi kewenangan peradilan adat dan untuk lebih memahami
pedoman peradilan adat yang adil dan akuntabel.

Tidak Tersedia Deskripsi