Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA TANJUNG GUSTA (SUATU PENELITIAN DI KOTA MEDAN)
Pengarang
SYAWALUDDIN SITOMPUL - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1103101010296
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2016
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Syawaluddin Sitompul,
PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
WANITA KLAS IIA TANJUNG GUSTA (Suatu
penelitian di Kota Medan).
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
2016
(v,65)pp.,bibl.,tabl.,app.
Nursiti, S.H., M.Hum.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
menyatakan bahwa pemenuhan hak narapidana mutlak didapatkan oleh setiap
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Namun di Lembaga Pemasyarakatan
Wanita Klas IIA Tanjung Gusta masih ditemukan persoalan, bahwa tidak
seutuhnya hak-hak narapidana terpenuhi dengan baik.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana implementasi
pemenuhan hak-hak narapidana di dalam lapas dan kendala-kendala yang
dihadapi petugas Lapas Wanita Klas IIA Tanjung Gusta Medan dalam pemenuhan
hak-hak narapidana
Data dalam penelitian ini digunakan adalah normatif empiris, dengan
memperoleh data sekunder dan bahan bacaan yang bersifat teoritis dengan cara
mempelajari peraturan perundang-undangan, serta mewawancarai responden dan
informan dan memberikan kuisioner bagi responden untuk memperoleh data
primer. Sampel yang digunakan purposive sampling dari keseluruhan populasi
secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan proses pemenuhan hak narapidana di
Lapas Wanita Klas IIA Tanjung Gusta Medan masih ada yang belum terpenuhi
antara lain: hak layanan atas kesehatan wanita, hak pakaian dan tempat tidur, hak
perawatan kesehatan, hak mendapatkan latihan kerja dan pendidikan, hak untuk
pemisahan sel, hak untuk kebutuhan khusus wanita. Adapun faktor penghambat
pemenuhan hak-hak tersebut adalah kurangnya Dokter spesialis dalam pelayanan
kesehtan wanita, terbatas fasilitas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana
di dalam lapas yang melebihi kapasitas sebesar 282%, serta minimnya anggaran di
dalam lapas tersebut, sehingga proses pemenuhan hak-hak narapidana tidak
berjalan secara optimal.
Disarankan kepada Kementerian Hukum dan HAM agar mengkaji ulang
anggaran setiap lapas diIndonesia dan melakukan penambahan, seperti fasilitas
kamar/sel, bangunan maupun fasilitas lainnya di Lembaga Pemasyarakatan
Wanita Klas IIA Tanjung Gusta Medan. Pada pimpinan Lapas Wanita Klas IIA
Tanjung Gusta Medan disarankan untuk membuat kesepakatan kerjasama dengan
instansi yang terkait, yang akan menunjang pemenuhan hak-hak narapidana. Serta
penambahan petugas khusus keamanan wanita.
Tidak Tersedia Deskripsi
PEMENUHAN HAK NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS III SIGLI (Mutia Sari, 2016)
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS IA TANJUNG GUSTA MEDAN (LULU RIZQA AZKYA GINTING, 2020)
PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIB SIGLI (Khairunisa Magfirani, 2022)
POLA PEMBINAAN PEMASYARAKATAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BANDA ACEH (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BANDA ACEH) (Zakiatul Ula, 2016)
PENGARUH PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENGEDAR NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN (PENELITIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BANDA ACEH) (Willy mirza, 2016)