Electronic Theses and Dissertation

i
ABSTRAK
FAJAR ANDI SAPUTRA, PERANAN TUHA PEUT DALAM PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
2016 GAMPONG DI KECAMATAN BAITUSSALAM
KABUPATEN ACEH BESAR (Kajian
Berdasarkan Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun
2009 tentang Pemerintahan Gampong)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 82), pp.,bibl., tabl.
(Andri Kurniawan, SH.,MH)
Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong
telah memperluas peran, fungsi dan kewenangan Tuha Peut sebagaimana tercantum
dalam Pasal 45. Salah satu tugas dan fungsi Tuha Peut yang paling utama di bidang
pengawasan keuangan gampong. Meski demikian, keberadaan lembaga Tuha Peut
sampai saat ini masih belum efektif. Sebenarnya lembaga tersebut merupakan jalur
koordinasi penting dalam penggunaan keuangan gampong. Oleh sebab itu, tidak
sedikit Keuchik sebagai kuasa pengguna anggaran sering memperlihatkan sikap
”menguasai penuh anggaran” dalam pengelolaannya.
Penelitian ini bertujuan untuk membahas peranan Tuha Peut dalam
penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), mengungkapkan
hambatan rendahnya keterlibatan Tuha Peut dalam menjalankan tugas dan fungsi
terhadap penetapan APBG dan menjelaskan upaya peningkatan peran dan fungsi
Tuha Peut dalam menjalankan fungsi Anggaran di Kecamatan Baitussalam
Kabupaten Aceh Besar.
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode
yuridis-empiris. Yuridis adalah, proses pengumpulan data dengan memanfaatkan
dalil-dalil dan komposisi yang berkenaan dengan pembahasan seperti buku, jurnal
dan peraturan perundang-undangan serta qanun Aceh Besar. Sementara
pengumpulan data emperis yaitu, dengan memanfaatkan studi dokumentasi dan
wawancara pada subjek atau sampel yang telah ditentukan.
Hasil penelitian menunjukkan peran Tuha Peut dalam penetapan APBG di
Kecamatan Baitussalam secara umum belum mampu berdiri secara independen
berdasarkan tugas dan fungsinya mengenai tata kelola keuangan gampong. Hal ini
kurang sesuai sebagaimana amanah di dalam Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun
2009 Pasal 45 huruf a mengenai keterlibatannya dalam membahas, menyetujui dan
mengawasi APBG. Hambatan dan tantangan terhadap keterlibatan Tuha Peut di
Kecamatan Baitussalam yaitu, belum adanya etika dan norma pengawasan yang
baku, dimensi kesukuan ”asoe lhok”, Tuha Peut sebagai lawan politik keuchik, dan
pelatihan Tuha Peut lebih cenderung teoritis dan kurang bersifat praktis.
Tuha Peut seharusnya dapat independen seperti halnya lembaga legislatif di
tingkat kabupaten/kota. Untuk itu perlu adanya sarana yang ideal seperti kantor dan
Keuchik juga perlu mencari jalan keluar terhadap kebutuhan dana operasional
tahunan bagi Tuha Peut. Pihak kabupaten perlu memperhatikan kembali teknis, etika
dan norma pengawasan yang jelas bagi Tuha Peut.

Tidak Tersedia Deskripsi