FAJAR ANDI SAPUTRA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2016 id Indonesia

Null

i ABSTRAK FAJAR ANDI SAPUTRA, PERANAN TUHA PEUT DALAM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 2016 GAMPONG DI KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR (Kajian Berdasarkan Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 82), pp.,bibl., tabl. (Andri Kurniawan, SH.,MH) Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong telah memperluas peran, fungsi dan kewenangan Tuha Peut sebagaimana tercantum dalam Pasal 45. Salah satu tugas dan fungsi Tuha Peut yang paling utama di bidang pengawasan keuangan gampong. Meski demikian, keberadaan lembaga Tuha Peut sampai saat ini masih belum efektif. Sebenarnya lembaga tersebut merupakan jalur koordinasi penting dalam penggunaan keuangan gampong. Oleh sebab itu, tidak sedikit Keuchik sebagai kuasa pengguna anggaran sering memperlihatkan sikap ”menguasai penuh anggaran” dalam pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas peranan Tuha Peut dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), mengungkapkan hambatan rendahnya keterlibatan Tuha Peut dalam menjalankan tugas dan fungsi terhadap penetapan APBG dan menjelaskan upaya peningkatan peran dan fungsi Tuha Peut dalam menjalankan fungsi Anggaran di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis-empiris. Yuridis adalah, proses pengumpulan data dengan memanfaatkan dalil-dalil dan komposisi yang berkenaan dengan pembahasan seperti buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan serta qanun Aceh Besar. Sementara pengumpulan data emperis yaitu, dengan memanfaatkan studi dokumentasi dan wawancara pada subjek atau sampel yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan peran Tuha Peut dalam penetapan APBG di Kecamatan Baitussalam secara umum belum mampu berdiri secara independen berdasarkan tugas dan fungsinya mengenai tata kelola keuangan gampong. Hal ini kurang sesuai sebagaimana amanah di dalam Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 45 huruf a mengenai keterlibatannya dalam membahas, menyetujui dan mengawasi APBG. Hambatan dan tantangan terhadap keterlibatan Tuha Peut di Kecamatan Baitussalam yaitu, belum adanya etika dan norma pengawasan yang baku, dimensi kesukuan ”asoe lhok”, Tuha Peut sebagai lawan politik keuchik, dan pelatihan Tuha Peut lebih cenderung teoritis dan kurang bersifat praktis. Tuha Peut seharusnya dapat independen seperti halnya lembaga legislatif di tingkat kabupaten/kota. Untuk itu perlu adanya sarana yang ideal seperti kantor dan Keuchik juga perlu mencari jalan keluar terhadap kebutuhan dana operasional tahunan bagi Tuha Peut. Pihak kabupaten perlu memperhatikan kembali teknis, etika dan norma pengawasan yang jelas bagi Tuha Peut. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 23036 2016-06-29 14:23:04 2016-06-30 09:30:14 machine generated