Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
MUTIA SARI, PEMENUHAN HAK NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS III SIGLI
2016 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi,62),pp.,tabl.,bibl.,app.
(Nursiti, S.H., M.Hum.)
Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 Pasal 1 angka 5 yaitu: “Seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dengan demikian narapidana juga dipandang sebagai seseorang yang sedang menjalani masa hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya serta di tempatkan di lembaga pemasyarakatan dan kehilangan setengah dari kemerdekaan.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah pemenuhan hak untuk narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas III Sigli sudah terpenuhi, hambatan yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas III Sigli dalam pemenuhan hak narapidana wanita dan upaya pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas III Sigli dalam mengatasi hambatan tersebut.
Untuk memperoleh data dalam skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas III Sigli dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas III Sigli belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini bisa dilihat masih adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya dukungan yang diberikan dari pusat, terbatasnya sumber daya manusia untuk dapat berjalannya program pembinaan Narapidana wanita dengan baik, serta membangun kerja sama yang baik antara petugas LAPAS dengan Narapidana wanitanya dan kurangnya anggaran untuk operasional pembinaan narapidana dan latihan kerja bagi narapidana.
Disarankan kepada pihak LAPAS agar melakukan pengrekrutan petugas wanita yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan memiliki dedikasi terhadap pembinaan narapidana wanita, menyiapkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk di advokasi ke Pusat atau ke Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Aceh untuk pemenuhan sarana dan prasarana. Selanjutnya disarankan juga kepada Kementerian Hukum dan HAM RI kantor wilayah Aceh untuk melakukan monitoring evaluasi untuk mengetahui kondisi narapidana di LAPAS Wanita Klas III Sigli.

Tidak Tersedia Deskripsi