Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
ALVINUR RAHMI, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 55/PID.B/2015/PN-BNA TENTANG
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,53). pp., bibl., app.
(Nurhafifah, S.H., M.Hum)
Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, menyatakan
bahwa syarat materil dari surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas
dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan
waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Namun dalam dakwaan Jaksa
Penuntut Umum dari putusan No.55/PID.B/2015/PN-BNA, unsur jelas yang
dimaksud dalam pasal tersebut belum terpenuhi demikian juga dalam
pertimbangan hukum dari putusan hakim, yang tidak memuat secara jelas tentang
fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidagan..
Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan Jaksa Penuntut
Umum membuat surat dakwaan tidak memenuhi unsur jelas sesuai dengan Pasal
143 ayat (2) huruf b KUHAP dan menjelaskan putusan hakim tidak sesuai dengan
Pasal 197 ayat (1) huruf d dan i KUHAP.
Penelitian ini bersifat preskiptif dan merupakan penelitian hukum
normatif. Jenis data yang digunakan yakni jenis data sekunder. Pengumpulan data
dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup KUHP, KUHAP, putusan
pengadilan buku-buku dan internet. Data yang diperoleh kemudian dianalisis
menggunakan cara content of analysis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum belum menguraikan secara teliti dan uraian secara jelas sesuai
dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, tentang kejadian awal mula menga pa
sampai para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan juga peran
para terdakwa yang harus terumus kualitas keikutsertaan terdakwa dalam surat
dakwaan terhadap tindak pidana yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal
55 KUHP. Demikian pula dalam pertimbangan hukum dari putusan hakim, yang
tidak memperhatikan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan
dengan mana hakim hanya mempertimbangkan tentang alat-alat bukti yang
diajukan yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, tet api tidak secara rinci
dan jelas mempertimbangkan tentang barang bukti, terutama mengenai barang
bukti alat bong dan penghisap sabu.
Disarankan kepada Jaksa Penuntut Umum harus lebih teliti dalam
menyusun surat dakwaannya sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Demikian
juga hakim dalam memberikan putusannya Diharapkan kepada hakim dalam
memberikan putusan harus memuat fakta-fakta yuridis dengan memperhatikan
fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga putusan yang diberikan oleh
hakim tidak terdapat kekeliruan dalam penjatuhan putusan, sehingga tidak ada
yang dirugikan dan meresahkan masyarakat dengan putusan hakim tersebut.
2016

Tidak Tersedia Deskripsi