Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
DIAN NOVITA, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
TERHADAP MAKANAN YANG MENGANDUNG
FORMALIN
(Suatu Penelitian di Wilayah Kabupaten Aceh Besar)
2016 Falkultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 57) pp., bibl., tabl.,.
( Susiana, S.H., M.H.)
Pasal 4 huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/ jasa. Disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan
Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan
bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang
menggunakan bahan tambahan pangan yang terlarang seperti formalin, boraks dan
sebagainya. Namun kenyataannya, di Wilayah Kabupaten Aceh Besar masih
ditemukan pedagang yang menggunakan bahan tambahan berformalin pada
makanan yang diproduksi.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi
konsumen atas peredaran makanan yang mengandung formalin dan untuk
menjelaskan upaya apa yang dilakukan oleh Instansi terkait seperti Balai Besar
Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) dan Dinas Kesehatan terhadap
makanan yang berformalin.
Untuk memperoleh data dalam penulisan ini, dilakukan penelitian
kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data
sekunder yang dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan,
karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. Penelitian lapangan
dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden
dan informan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa makanan yang diperdagangkan oleh
pelaku usaha dengan menggunakan formalin yang tidak sesuai dengan standar dan
persyaratan kesehatan. Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun
1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan masih belum
terlaksana dengan baik karena kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha. Upaya
yang dilakukan oleh BBPOM dan Instasi terkait untuk pelaku usaha adalah upaya
preventif yaitu, penyuluhan hukum, pengawasan, dan pemeriksaan dan upaya
represif yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran seperti
pembinaan dan peringatan, pengambilan makanan yang telah diproduksi dan
pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang terbukti menggunakan bahan
tambahan berformalin
.Disarankan kepada pelaku usaha untuk tidak menggunakan bahan
tambahan berbahaya seperti formalin pada makanan. Kepada konsumen untuk
dapat berhati-hati dalam memilih makanan. Kepada instansi pemerintahan seperti
BBPOM dan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan tindakan dalam pemberian
sanksi terhadap pelaku usaha agar pelaku jera.

Tidak Tersedia Deskripsi