<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="22802">
 <titleInfo>
  <title>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG MENGANDUNG FORMALIN(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR)</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>Dian Novita</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Universitas Syiah Kuala</publisher>
   <dateIssued>2016</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code">id</languageTerm>
  <languageTerm type="text">Indonesia</languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Null</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>ABSTRAK&#13;
DIAN NOVITA,   PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  KONSUMEN &#13;
TERHADAP  MAKANAN  YANG  MENGANDUNG &#13;
FORMALIN &#13;
(Suatu Penelitian di Wilayah Kabupaten Aceh Besar)&#13;
2016   Falkultas Hukum Universitas Syiah Kuala&#13;
(iv, 57) pp., bibl., tabl.,.&#13;
( Susiana, S.H., M.H.)&#13;
Pasal 4 huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan &#13;
Konsumen  menjelaskan  bahwa  konsumen  memiliki  hak  atas  keselamatan  dalam &#13;
mengkonsumsi  barang  dan/  jasa.  Disebutkan  dalam  Pasal  11  ayat  (1)  Peraturan &#13;
Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan &#13;
bahwa  setiap  orang  yang  memproduksi  pangan  untuk  diedarkan  dilarang &#13;
menggunakan bahan tambahan pangan yang terlarang seperti formalin, boraks dan &#13;
sebagainya.  Namun  kenyataannya,  di  Wilayah  Kabupaten  Aceh  Besar  masih &#13;
ditemukan  pedagang  yang  menggunakan  bahan  tambahan  berformalin  pada &#13;
makanan yang diproduksi.&#13;
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi &#13;
konsumen  atas  peredaran  makanan  yang  mengandung  formalin  dan  untuk &#13;
menjelaskan  upaya  apa  yang  dilakukan  oleh  Instansi  terkait  seperti  Balai  Besar &#13;
Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BBPOM)  dan  Dinas  Kesehatan  terhadap &#13;
makanan yang berformalin.&#13;
Untuk  memperoleh  data  dalam  penulisan  ini,  dilakukan  penelitian &#13;
kepustakaan  dan  lapangan.  Penelitian  kepustakaan  untuk  mendapatkan  data &#13;
sekunder  yang  dilakukan  dengan  cara  membaca  peraturan  perundang-undangan, &#13;
karya  ilmiah,  pendapat  para  sarjana,  buku-buku  dan  artikel.  Penelitian  lapangan &#13;
dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden &#13;
dan informan.&#13;
Hasil penelitian menunjukan bahwa  makanan yang diperdagangkan oleh &#13;
pelaku usaha dengan menggunakan formalin yang tidak sesuai dengan standar dan &#13;
persyaratan kesehatan.  Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun &#13;
1999  dan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan  masih  belum &#13;
terlaksana dengan baik  karena kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha.  Upaya &#13;
yang dilakukan oleh BBPOM dan Instasi terkait  untuk pelaku usaha adalah upaya &#13;
preventif  yaitu,  penyuluhan  hukum,  pengawasan,  dan  pemeriksaan  dan  upaya &#13;
represif  yaitu  upaya  yang  dilakukan  setelah  terjadinya  pelanggaran  seperti &#13;
pembinaan  dan  peringatan,  pengambilan  makanan  yang  telah  diproduksi  dan &#13;
pencabutan  izin  usaha  bagi  pelaku  usaha  yang  terbukti  menggunakan  bahan &#13;
tambahan berformalin&#13;
.Disarankan  kepada  pelaku  usaha  untuk  tidak  menggunakan  bahan &#13;
tambahan  berbahaya  seperti  formalin  pada  makanan.  Kepada  konsumen  untuk &#13;
dapat berhati-hati dalam memilih makanan.  Kepada instansi pemerintahan seperti&#13;
BBPOM  dan  Dinas  Kesehatan  untuk  meningkatkan  tindakan  dalam  pemberian &#13;
sanksi terhadap pelaku usaha agar pelaku jera.</note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>22802</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2016-06-28 10:48:52</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2016-06-28 10:59:05</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>