Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
ATIKHA SURI DEWIANSYAH, PELANGGARAN TIDAK MENYALAKAN
2016 LAMPU UTAMA KENDARAAN
BERMOTOR PADA SIANG HARI (Suatu
Penelitian di Wilayah Hukum Kota Langsa)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 57),. pp,. tabl,. bilb
M.IQBAL, S.H.,M.H.
Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “ Setiap pengendara sepeda motor wajib
menyalakan lampu utama kendaraan bermotor pada siang hari”.Pada Pasal 293 ayat
(2) menyatakan bahwa” Pelaku pelanggar akan dikenakan sanksi pidana kurungan
selama-lamanya 15 hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000,-. Namun
dalam kenyataannya ketentuan tersebut masih banyak dilanggar oleh pengendara.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor-faktor pengendara tidak
menyalakan lampu utama kendaraan bermotor, menjelaskan penerapan sanksi bagi
pelaku pelanggaran tidak menyalakan lampu utama kendaraan, serta menjelaskan
hambatan dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam hal penerapan kewajiban
menyalakan lampu utama kendaraan bermotor.
Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang
dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku ilmu hukum, peraturan
perundang-undangan, pendapat sarjana, serta literatur yang dapat memberikan
informasi keterangan untuk penelitian ini dan penelitian lapangan dilakukan dengan
cara melakukan wawancara dengan responden dan informan dengan tujuan untuk
memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya terhadap masalah
yang akan diteliti.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab pengendara sepeda motor
tidak menyalakan lampu utama kendaraan bermotor pada siang hari dikarenakan
masyarakat tidak mengetahui aturan tersebut serta penegakan hukum yang tidak
maksimal bagi pelaku pelanggaran. Penerapan sanksi denda yang dijatuhkan hakim
kepada pelaku pelanggaran yang masih tergolong rendah. Hambatan yang dihadapi
pihak kepolisian diantaranya kurangan kesadaran dan pengetahuan mayarakat unt uk
tertib dalam berlalu lintas, tidak efektifnya sanksi denda, lemahnya sanksi hukum,
serta kurangnya jumlah personil kepolisian. Upaya penanggulangan yang dilakukan
pihak kepolisian melalui upaya preventif dan represif.
Diharapkan pada aparat penegak hukum selaku pihak yang berwenang harus
lebih tegas dan adil untuk menerapkan sanksi pada pelaku pelanggaran serta
melaksanakan sosialisasi terkait tertib untuk berlalu lintas secara berkelanjutan dan
bagi pelaku pelanggaran diharapkan agar dapat mematuhi aturan hukum yang
bertujuan tercapainya ketertiban, kenyaman dan keselamatan dalam berkendara.

Tidak Tersedia Deskripsi