Electronic Theses and Dissertation

i
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATRIF
TERHADAP PERUSAHAAN PERHOTELAN
YANG TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJA
PADA BPJS KETENAGAKERJAAN
(v,59),pp.,bibl.
ABSTRAK
Aliffiadara Melyza Ayuwi,
2016
Ria Fitri, S.H., M.Hum.
Dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24
tahun 2011 tentang BPJS diatur mengenai kewajiban pengusaha untuk
mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS
Ketenagakerjaan. Selanjutnya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan
sanksi administratif berupa teguran, denda dan tidak mendapatkan pelayanan
publik tertentu. Namun dalam kenyataanya sanksi ini belum optimal dilaksanakan
terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada
BPJS Ketenagakerjaan.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana
pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap perusahaan perhotelan yang
tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS ketenagakerjaan, faktor-faktor yang
menyebabkan BPJS tidak menerapkan sanksi administratif terhadap perusahaan
perhotelan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dan untuk menjelaskan upaya
hukum yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan dalam
pelaksanaan pendaftaran tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan.
Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan
lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku
teks dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan
dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan sanksi
administratif yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak menyebabkan
perusahaan menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan pekerjaanya kepada
BPJS Ketenagakerjaan. BPJS menyatakan sudah memberikan teguran tertulis
terhadap 22 (dua puluh dua) hotel diwilayah Kota Banda Aceh, hal ini bertolak
belakang dengan hasil temuaan terhadap 5 responden hanya 1 yang telah
mendapat teguran secara tertulis. Faktor penghambat penerapan sanksi
administratif berupa perlindungan pemerintah daerah terhadap perusahaan
perhotelan, besarnya dana yang harus dikeluarkan perusahaan perhotelan,
keengganan pimpinan perusahaan perhotelan untuk hadir dalam sosialisasi oleh
BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan perhotelan yang tidak mendaftarkan
karyawannya, karena BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan memaksa.
Disarankan partisipasi aktif pemerintah dan pemerintah daerah untuk ikut
mensosialisasi dan mengawasi penyelenggaraan Program Jaminan Sosial yang
telah diatur dalam UU No.40 Tahun 2004. Melakukan kegiatan soialisasi jaminan
sosial dan penerapan sanksi administratif yang diselenggarakan oleh BPJS
Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan harus lebih aktif melakukan pendekatan
kepada lembaga pemerintah dan turut serta melakukan kerjasama untuk
mewujudkan jaminan sosial nasional.

Tidak Tersedia Deskripsi