Aliffiadara Melyza Ayuwi Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2016 id Indonesia

Null

i PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATRIF TERHADAP PERUSAHAAN PERHOTELAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJA PADA BPJS KETENAGAKERJAAN (v,59),pp.,bibl. ABSTRAK Aliffiadara Melyza Ayuwi, 2016 Ria Fitri, S.H., M.Hum. Dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS diatur mengenai kewajiban pengusaha untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Namun dalam kenyataanya sanksi ini belum optimal dilaksanakan terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap perusahaan perhotelan yang tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS ketenagakerjaan, faktor-faktor yang menyebabkan BPJS tidak menerapkan sanksi administratif terhadap perusahaan perhotelan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dan untuk menjelaskan upaya hukum yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan sanksi administratif yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak menyebabkan perusahaan menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan pekerjaanya kepada BPJS Ketenagakerjaan. BPJS menyatakan sudah memberikan teguran tertulis terhadap 22 (dua puluh dua) hotel diwilayah Kota Banda Aceh, hal ini bertolak belakang dengan hasil temuaan terhadap 5 responden hanya 1 yang telah mendapat teguran secara tertulis. Faktor penghambat penerapan sanksi administratif berupa perlindungan pemerintah daerah terhadap perusahaan perhotelan, besarnya dana yang harus dikeluarkan perusahaan perhotelan, keengganan pimpinan perusahaan perhotelan untuk hadir dalam sosialisasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan perhotelan yang tidak mendaftarkan karyawannya, karena BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan memaksa. Disarankan partisipasi aktif pemerintah dan pemerintah daerah untuk ikut mensosialisasi dan mengawasi penyelenggaraan Program Jaminan Sosial yang telah diatur dalam UU No.40 Tahun 2004. Melakukan kegiatan soialisasi jaminan sosial dan penerapan sanksi administratif yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan harus lebih aktif melakukan pendekatan kepada lembaga pemerintah dan turut serta melakukan kerjasama untuk mewujudkan jaminan sosial nasional. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 22706 2016-06-27 12:20:29 2016-06-27 14:19:30 machine generated