Saifatul Husna Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2016 id Indonesia

Null

ABSTRAK Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintah dan pengelolaan keuangan desa, dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara empiris tentang bagaimana kesiapan aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara akuntabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini dilakukan di delapan desa di Kabupaten Pidie yaitu Desa Bintang Hu, Dayah Baroe, Nien, Lambideng, Arusan, Deyah Blang, Ribeun, dan Lampoh Sirong. Penelitian ini merupakan penilitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif dan mengumpulkan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari delapan desa yang dijadikan sampel, hanya satu desa yang belum siap dalam proses perencanaan dan pertanggungjawaban dana desa. Kendala yang dialami aparatur desa untuk pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya sumber daya manusia yang handal dan faham mengenai pengelolaan keuangan desa, sehingga menyebabkan aparatur desa lebih memilih menggunakan jasa pihak ketiga dalam pembuatan dan penyusunan laporan yang dibutuhkan untuk pengelolaan keuangan desa. Kata kunci: Undang-Undang Desa, Kapasitas Aparatur Desa, Pengelolaan Dana Desa, Akuntabilitas 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 22509 2016-06-23 13:17:19 2016-06-24 10:09:56 machine generated