Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
MUHAMMADDAVID ADAM : STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XII/2015
TENTANG KEIKUTSERTAAN CALON
TUNGGAL PADA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
(iv,62) pp, bibl, app.
Prof., Dr. Husni Jalil, S.H., M.Hum.
Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa
“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar””.
Pemilihan kepala daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat
menggunakan hak dasarnya yaitu hak “memilih” dan “dipilih”. Namun dengan
berlakunya Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan (9), Pasal 51 ayat (2),
Pasal 52 ayat (2), serta Pasal 54 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang nomor 8
Tahun 2015 tentang Pemilukada, hak untuk memilih dan dipilih yang merupakan hak
dasar warga negara berpotensi dirugikan.
Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan
Hakim dan menjelaskan analisis putusan terhadap putusan MK Nomor 100/PUU
XII/2015 Tentang Keikutsertaan Calon Tunggal Pada Pemilihan Umum Kepala
Daerah.
Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah bersifat perspektif
(analisis data) dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian yuridis
normatif yakni penelitian perpustakaan (library research) dengan cara
mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam
pertimbangannya melihat benar telah terjadi potensi kerugiaan hak konstitusional
warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara Nomor
100/PUU-XII/2015 dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan
pemohon. Dimana, konsekuensi dari putusan MK ini memberikan jawaban terhadap
kegusaran warga negara yang hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan. Melalui
putusannya MK memberikan kesempatan yang sama kepada daerah yang hanya
memiliki satu pasangan calon kepala daerah untuk dapat melaksanakan seluruh
tahapan sampai pada pemilihan kepala daerah secara langsung dengan mekanisme
memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih “setuju” atau “tidak setuju”
dengan calon tunggal tersebut.
Diharapkan kepada pembentuk Undang-Undang yaitu hal ini DPR dan
Pemerintah dalam membuat Peraturan Perundang-Undangan supaya tetap
memperhatikan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana telah diatur dan
dijamin oleh UUD 1945 sehingga sejalan dengan prinsip equality before the law, dan
prinsip non diskriminatif, dan diharapkan pula kepada KPU sebagai pelaksana
pemilukada dalam membuat peraturan pelaksana pemilukada dapat mengikuti
putusan Mahkamah Konstitusi.
2016

Tidak Tersedia Deskripsi