Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

NULL

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRA DALAM KASUS PERLINDUNGAN ANAK DI ACEH

Pengarang

DONY PRASETYO - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Nomor Pokok Mahasiswa

1210103010114

Fakultas & Prodi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201

Subject

Kata Kunci

Penerbit

Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2016

Bahasa

Indonesia

No Classification

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ABSTRAK
Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010, pada tahun 2015 penduduk Aceh
diperkirakan mencapai 4. 906. 840 juta jiwa, dan sekitar 33,4 persen diantaranya adalah anak
anak usia 0-17 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa berinvestasi untuk anak adalah
berinvestasi untuk sepertiga penduduk Aceh. Permasalahannya adalah, beberapa tahun
terakhir, tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Aceh telah menjadi isu nasional.
Penelitian ini berkaitan dengan aspek pengawasan tentang perlindungan anak yang menjadi
tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh khususnya Komisi VI, hal ini sesuai dengan
UUPA Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, legislatif berkewajiban
melaksanakan pengawasan terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fungsi
pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VI DPRA terhadap kasus perlindungan anak di
Aceh, serta mendeskripsikan kendala dalam implementasi Qanun tersebut. Berdasarkan
karakteristik rumusan masalahnya, maka penelitian ini menggunakan teori implementasi
kebijakan dan teori perwakilan yang akan digunakan untuk menjawab penelitian dalam kasus
fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komisi VI DPRA terhadap masalah perlindungan
anak di Aceh. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif dalam mencari jawaban terhadap rumusan masalah tersebut, melalui teknik
wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legislatif
telah melakukan fungsi pengawasannya terhadap penerapan Qanun perlindungan anak,
namun hanya sebatas pengawasan secara administratif, bukan menjangkau pada pengawasan
secara strategis. Serta kendala yang dihadapi oleh Komisi VI DPRA dalam melakukan
pengawasan disebabkan oleh faktor internal seperti kurangnya isu prioritas pengawasan
Komisi VI DPRA dan kurangnya pemahaman anggota Komisi VI DPRA terhadap fungsi
pengawasan legislatif. Serta faktor eksternal yang meliputi kesadaran masyarakat yang masih
rendah, dan kurangnya hubungan kemitraan dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi Aceh.
Kata Kunci: Implementasi, Fungsi Pengawasan, Perlindungan Anak.