ZUMAIDA ISMUNA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2016 id Indonesia

Null

ABSTRAK ZUMAIDA ISMUNA 2016 IMPLEMENTASI VISI MISI KAMPANYE POLITIK BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TIMUR PERIODE 2012-2017 (Suatu Studi pada Proses Penerapan Syari’at Islam) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xii, 80, pp, tabl, bibl, app) (Maimun, MA) Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur periode 2012-2017 visi misi utama kepemimpinannya adalah menjalankan Syari’at Islam secara kaffah, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi kasus pelanggaran Syari’at Islam di Aceh Timur yang tidak sesuai dengan visi misi pada saat kampanye politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang berkaitan dengan penegakan dan penerapan Syari’at Islam serta faktor penghambat dalam mengimplementasikan visi misi yang berkaitan dengan Syari’at Islam di Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data diperoleh melalui dua cara yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan informan sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca Buku teks, Jurnal, Undang-undang dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi visi misi Bupati dan Wakil Bupati menyangkut dengan penegakan dan penerapan Syari’at Islam di Aceh Timur belum maksimal, masih lemah dalam pengawasan dan belum terwujud secara kaffah. Karena tidak adanya Qanun khusus yang mengatur tentang aspek-aspek penyelenggaraan Syari’at Islam, belum dijalankannya hukuman yang telah di atur di dalam Qanun Jinayah bagi pelanggar Syari’at Islam. Faktor penghambat implementasi visi misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur dalam penegakan dan penerapan Syari’at Islam secara kaffah adalah terbatasnya dana, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) seperti personil Wilayatul Hisbah (WH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta masyarakat yang masih melanggar aturan Syari’at Islam seperti masyarakat yang masih membuka auratnya saat berada di pasar dengan tidak mengenakan kerudung ini juga dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah. Kepada Bupati/Wakil Bupati dan Pemerintah Aceh Timur diharapkan untuk terus memaksimalkan penegakan dan penerapan Syari’at Islam yang sesuai dengan visi dan misi kampanye politiknya dan meminimalisir kendala yang dihadapi. Kata Kunci: Syari’at Islam, Aceh Timur dan Kepemimpinan 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 21722 2016-05-26 10:51:21 2016-05-26 11:06:02 machine generated